Wacana Tambah Koalisi, Golkar: Terserah Jokowi

Wacana Tambah Koalisi, Golkar: Terserah Jokowi
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. ( Foto: Ismewa )
Robertus Wardi / FMB Minggu, 11 Agustus 2019 | 13:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Golkar (PG) menyerahkan ke Joko Widodo (Jokowi) mengenai opsi tambahan anggota koalisi. Sebagai presiden terpilih, Jokowi pasti sangat tahu kebutuhan dalam membangun pemerintahan lima tahun mendatang.

"Kita lihat bahwa koalisi pemerintahan kan perlu dari Pak Presiden. Itu hak prerogatifnya," kata Airlangga dalam sambutan salat Iduladha di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG, Jln Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).
Hadir pada acara itu, Ketua Dewan Pembina PG Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung dan para pengurus DPP PG.

Airlangga menjelaskan Golkar terbuka terhadap segala bahasan terkait koalisi. Golkar tidak menghalangi hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet, termasuk wacana menambah anggota koalisi.

Dia mengakui komunikasi antar pimpinan partai politik masih sangat cair. Berbagai dinamika bisa saja terjadi ke depan.

"Koalisi-koalisi adalah mungkin dinamika yang berkembang. Biasa antar pimpinan partai dengan partai yang lain masih sangat cair," tutur Airlangga yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Di tempat yang sama, Akbar Tanjung meyakini presiden terpilih Jokowi akan mempertimbangkan perolehan suara partai dalam menentukan kursi menteri. Dia sependapat dengan Airlangga untuk menyerahkan ke Jokowi dalam menyusun kabinet, termasuk menambah anggota koalisi.

"‎Beliau pasti akan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik, terutama dalam pemilihan legislatif," kata Akbar.

Dia juga menilai Jokowi tidak akan melupakan faktor integritas dan kapabilitas dalam menentukan kabinetnya Sebab, seorang menteri harus mampu mengimplementasikan dan mengeksekusi visi dan misi presiden.

"Saya yakin tidak mengurangi esensi daripada penempatan seseorang jadi menteri. Berapa hal yang cukup penting disampaikan yaitu pertama kapabilitas, kedua integritas, ketiga kemampuan untuk mengambil tindakan atau eksekusi terhadap langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri," tutur Akbar.



Sumber: Suara Pembaruan