Mendagri: FPI Beda dengan HTI

Mendagri: FPI Beda dengan HTI
Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Assegaf, ketua kaderisasi DPP PKS Amang Syarifudin dan Ketua Da'i Milenial Habib Idrus serta Dokter Irfan saat berdiskusi dengan kader PKS dan FPI di Arab Saudi. ( Foto: Istimewa )
Farouk Arnaz / FMB Kamis, 18 Juli 2019 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kasus izin FPI berbeda dengan kasus HTI. Pihaknya masih menunggu ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu untuk memenuhi 10 syarat untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT).

“Kalau HTI kan keputusan terintegrasi dengan semua di bawah Pak Menko Polhukam. (Soal FPI) ini kan hanya izin saja yang jadi kewenangan Kemdagri tentunya. Kami hanya melihat persyaratan, melihat gerakan perkembangan dinamika FPI itu sendiri,” kata Tjahjo di PTIK Kamis (18/7/2019).

Pihaknya, masih kata politisi PDIP itu, akan melihat bagaimana kiprah FPI selama ini, apa kontribusi positifnya terhadap bangsa dan negara, bagaimana pendapat masyarakat, dan bagaimana masukan kementerian lembaga yang lain.

“Tentunya ini yang menjadi bahan persyaratan, tetapi syarat saja belum (terpenuhi semua) kok mau bahas itu,” imbuhnya.

Andai 10 syarat itu terpenuhi tapi kementerian yang lain belum memberi rekomendasi akan bagaimana? Tjahjo menjawab, “Kan ada persyaratan administrasi, ada kondisi objektif yang selama ini dilakukan oleh sebuah ormas yang ada di negara yang sudah punya aturan-aturan sendiri. (10 syarat itu) mutlak.”

Saat ini di laman change.org muncul petisi agar SKT FPI tidak diperpanjang. Sebab, FPI dianggap mendukung ormas HTI yang telah dibubarkan dan identik dengan kekerasan. Petisi sudah ditandatangani hampir 500.000 orang.



Sumber: BeritaSatu.com