Perolehan Kursi Golkar Turun, Kepemimpinan Airlangga Dievaluasi

Perolehan Kursi Golkar Turun, Kepemimpinan Airlangga Dievaluasi
Yorrys Raweyai. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Jumat, 5 Juli 2019 | 22:46 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar segera dievalusi. Pasalnya, perolehan kursi partai Golkar di Pemilu 2019 menurun jika dibandingkan perolehan kursi pada Pemilu 2014.

"Perolehan kursi Golkar di DPR RI pada pemilu kali adalah 85 kursi, turun dibandingkan Pemilu 2014 sebanyak 91 kursi. Padahal, Pemilu 2019 terdapat penambahan 15 kursi, dampak dari bertambahnya dapil. Karena itu perlu dievaluasi," ujar Yorrys saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (5/7/2019).

Yorrys menilai, Airlangga sebenarnya gagal untuk mempertahkan jumlah kursi yang ada atau menambah jumlah kursi partai Golkar. Apalagi target internal partai Golkar tidak tercapai, yakni 110 kursi DPR.

"Karena itu, memang perlu evaluasi kerja-kerja politik selama kepemimpinan Airlangga. Evaluasi bisa dilakukan melalui rapat pleno atau Rapimnas,"  katanya.

Menurut dia, hal yang wajar jika DPP Golkar segera melakukan evaluasi pasca pileg dan pilpres serentak. Hal serupa, kata dia, juga dilakukan oleh partai politik yang lain.

"Evaluasi tersebut bukan berarti mempercepat munas karena evaluasi bisa dilakukan melalui rapat pleno atau Rapimnas. Nanti, tinggal diputuskan pasca evaluasi melalui rapat pleno atau Rapimnas, apakah munas dipercepat Agustus 2019 atau tetap Desember 2019. Intinya munas dilaksanakan pada tahun 2019," jelas dia.

Yorrys mengungkapkan, Rapimnas bisa saja memutuskan munas dipercepat sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Apalagi, kata dia, Airlangga sebagai Menteri Kabinet Jokowi ingin menjadi ketum Golkar lagi. Ketum Golkar ke depan, kata dia tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan.

"Ketum Golkar ke depan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I. Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Yorrys mengaku tidak setuju jika Airlangga kembali maju mencalonkan diri menjadi ketum Golkar. Pasalnya, dalam tradisi Golkar, jabatan Ketua Umum hanya dijabat dalam satu periode untuk mencegah terjadinya penguasaan Golkar oleh satu pihak atau kelompok saja.

"Golkar adalah partai terbuka, partai modern, tidak boleh dua kali menjadi Ketua Umum Golkar. Kalau ada yang bercita-cita maju untuk kedua kali, saya akan berdiri paling depan untuk melawannya,"  katanya.



Sumber: BeritaSatu.com