Masih Ada Demonstrasi di MK, Elite Politik Tidak Konsisten

Masih Ada Demonstrasi di MK, Elite Politik Tidak Konsisten
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Asni Ovier / AO Kamis, 27 Juni 2019 | 11:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Meski calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto telah meminta pendukungnya untuk tidak berunjuk rasa menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun sekelompok orang masih menggelar aksi di sekitar gedung MK. Hal seperti itu menunjukkan adanya sikap inkonsistensi dari pemimpin dan elite politik, terutama dalam mengelola dinamika politik.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Indria Samego di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

“Sebetulnya, kalau imbauan Pak Prabowo diindahkan, tidak perlu ada massa mendatangi gedung MK dan menyaksikan dari dekat putusan yang akan diambil MK. Secara normatif, untuk apa semua itu dilakukan. Selain menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengundang massa tandingan, harus dipahami bahwa putusan MK ditentukan oleh sidang yang digelar 9 orang hakim MK,” ujar Indria.

Dikatakan, proses persidangan sengketa hasil pilpres di MK merupakan keindahan aturan bernegara yang paling mutakhir di Indonesia. Sesuai dengan amendemen UUD 1945, ujarnya, MK bertugas sebagai pemutus perkara yang ada kaitannya dengan undang-undang.

“Jadi, jangan serahkan kepada kekuatan atau lembaga lain di luar itu. Secara empirik, selalu ada gap antara cita-cita dan harapan,” ujar Indria Samego.

Dia menyoroti Imbauan capres Prabowo Subianto yang tidak ditanggapi secara serius oleh massa pendukungnya. Menurut dia, bisa juga ada massa lain yang sudah terlanjur dijanjikan sesuatu.

“Ini semua membuktikan tidak konsistennya elite dalam menegakkan aturan. Teorinya apa pun keputusan MK harus diterima dan dihargai sebagai hukum yang bersifat final dan mengikat. Namun, politik sudah lama menjadi kegiatan utama sebagian masyarakat. Hanya lewat politik mereka merasa mendapatkan keuntungan,” ujar Indria.

Politik yang dimaksudkan itu, ujarnya adalah kekuasaan dan kekuatan. Sayang sekali, dinamika politik sering lebih dihargai dan bisa menyisihkan hukum.

“Sebenarnya pemimpinlah yang dapat mengelola dinamika itu. Sayangnya, pemimpin juga tidak konsisten bahkan ikut arus politik bila dirasakan menguntungkan. Jadi tak terlalu mengherankan bila massa tetap berkumpul di sekitar gedung MK meski sudah ada anjuran sebaliknya dari para pemimpin mereka,” kata Indria.



Sumber: BeritaSatu.com