Pengamat: Pengerahan Massa Berpotensi Timbulkan Gesekan Sosial

Pengamat: Pengerahan Massa Berpotensi Timbulkan Gesekan Sosial
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Asni Ovier / AO Kamis, 27 Juni 2019 | 08:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Semua pihak, baik peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 maupun pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebaiknya menghargai apa pun substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh pihak yang terkait harus menghindari pengerahan massa dengan dalih menjaga netralitas MK sebagai mahkamah keadilan.

Pengerahan massa, baik secara langsung atau tidak langsung akan berpotensi mennimbulkan gesekan sosial yang berdampak rusuh. Karena itu, percayakan semua masalah pilpres ini kepada putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis (27/9/2019).

Dikatakan, putusan MK yang independen, netral, dan imparsial merupakan cermin dari keberhasilan negara membangun demokrasi di dalam sistem peradilan yang transparan. Selain itu, putusan MK menjadi momentum bagi segenap komponen untuk membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, yang jauh lebih penting daripada isu sosial dan politik lainnya.

“Sehingga, inilah saatnya untuk meninggalkan soal ketidakberhasilan pembuktian maupun isu kecurangan peserta pilpres ini. Serahkan putusan kepada MK,” ujar Indriyanto Seno Adji.

Negara, ujar Indriyanto, telah berhasil membangun budaya demokrasi dalam sistem peradilan yang independen, netral, dan transparan. Bahkan, sistem demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mengakui kekalahan.

Karena itu, Indriyanto menegaskan, negara dan masyarakat pasti akan menolak setiap gerakan massa atau perusuh demokrasi yang berdaliha atau dikaitkan dengan masalah keagamaan, politik, dan kondisi sosial apa pun yang mengganggu pada saat atau setelah putusan MK.

“Negara selalu siap melakukan penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan terukur terhadap perusuh demokrasi, khususnya terhadap gangguan pelaksanaan sistem hukum putusan MK ini,” kata Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com