Tim Hukum 02: Jokowi Pernah Sahkan PP Anak Usaha Bagian dari BUMN

Tim Hukum 02: Jokowi Pernah Sahkan PP Anak Usaha Bagian dari BUMN
Gedung Mahkamah Konstitusi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yeremia Sukoyo / YS Rabu, 26 Juni 2019 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan mengemukakan, ada fakta pelanggaran Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin lantaran menjabat Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM) anak usaha PT Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah, anak usaha PT Bank BNI 46.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

"Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN," kata Iwan dalam diskusi "Apakah Kecurangan Disahkan?" di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia menjelaskan, tidak hanya PP 72/2016 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN itu adalah bagian dari BUMN, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN No 3 tahun 2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Antikorupsi. Kalau disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN, bukan sekadar konsultan.

"Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat clear. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di halaman 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu," ujar Iwan.

Iwan juga menjelaskan, pihaknya lebih mengedepankan aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres ketimbang hanya sekadar pembuktian form C1 dan C1 Plano serta angka-angka dalam perolehan suara saja.

"Kita ingin keluar dari paradigma yang dua itu. Kita ingin masuk ke paradigma yang kita uji adalah aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres, bahwa menurut Prof Jimly yang dimaksud dengan sengketa hasil perolehan suara itu adalah yang pertama angka-angka perolehan suara dan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya angka itu," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan