KPU Usul Pemilu Dipisah Menjadi Lokal dan Nasional

KPU Usul Pemilu Dipisah Menjadi Lokal dan Nasional
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 24 Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad, Desa Dukuhwringin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/4/2019). KPU Kabupaten Tegal atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar PSU di TPS 04 Desa Blubuk dan TPS 24 Desa Dukuhwringin, karena ditemukan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP elektronik luar daerah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama ( Foto: antara / antara )
Carlos KY Paath / HA Rabu, 26 Juni 2019 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu serentak dievaluasi. KPU berharap Pemilu dipisah dua -- Pemilu lokal untuk memilih kepala daerah dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan Pemilu nasional menentukan presiden dan wakil presiden, anggota DPR serta DPD.

“KPU juga sudah melakukan kajian sederhana. Untuk kajian lebih mendalam dengan para ahli. Intinya adalah tampaknya Pemilu serentak ini perlu dikaji kembali. KPU secara umum merekomendasikan Pemilu dibagi menjadi dua jenis yaitu lokal dan nasional,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal itu disampaikan Wahyu dalam diskusi bertema “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Kantor DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Jakarta, Rabu (26/6).

“Kami juga mengajak DPP PA GMNI untuk sama-sama memberikan rekomendasi kebijakan, perlunya Pemilu serentak dikaji kembali keberadaannya. Setidaknya merekomendasikan pemilu lokal dan nasional,” ujar Wahyu.

Pada kesempatan itu, Wahyu mengatakan, pihaknya mencermati adanya isu meninggal dunianya sejumlah petugas Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat diracun.

“Kami pastikan bahwa tidak benar informasi yang berkembang di media sosial yang menggambarkan petugas KPPS yang meninggal karena diracun,” tegas Wahyu.

Wahyu pun menyebut, “Yang benar adalah memang Tuhan berkehendak demikian. Alasan medisnya adalah yang bersangkutan mengalami sakit dengan riwayat yang jelas. Semua yang meninggal punya riwayat merokok.”

Wahyu menambahkan, banyaknya petugas KPPS meninggal dunia tidak mungkin terlepas dari beban kerja yang luar biasa. Ditambah lagi adanya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah durasi waktu kegiatan di Tempat Pemungutan Suara.

“Tidak berarti putusan MK memfasilitasi meninggalnya petugas KPPS. Tetapi konsekuensi logis, durasi petugas KPPS yang bekerja jadi berlipat ganda,” imbuh Wahyu.

Diskusi di Kantor DPP PA GMNI digelar sebagai rangkaian kegiatan “Bulan Bung Karno”. Hadir sebagai pembicara lainnya yaitu Direktur Pusat Studi Konsitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, Ketua DPP PA GMNI Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Diskusi dimoderatori Chrisman Damanik dan dibuka Sekretaris Jenderal (sekjen) PA GMNI Ugik Kurniadi.

Prihatin
Sekjen PA GMNI Ugik Kurniadi mengatakan pihaknya menaruh keprihatinan atas pelaksanaan Pemilu 2019. “DPP PA GMNI mencatat seluruh proses ini dengan rasa keprihatinan mendalam. Pelaksanaan Pemilu yang mestinya bisa kita laksanakan dengan normal dan biasa, membuahkan keadaan yang hampir membelah kita,” kata Ugik.

Ugik menuturkan, setiap menyikapi sebuah proses demokrasi semestinya semua pihak harus tetap dalam koridor rel konstitusi. Berdebat dalam ruang-ruang yang memiliki nilai-nilai peradaban.

“Kepada semua pihak, kami ajak dan sekaligus kami serukan untuk kembali kepada rel bagaimana menegakkan peradaban berbangsa dan bernegara. Patuh kepada konstitusi, patuh kepada aturan dalam setiap proses penyelenggaraan negara,” ucap Ugik.

Di sisi lain, Ugik optimistis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dibacakan Kamis (27/6) besok lahir dari kajian secara mendalam.

“Kami meyakini putusan MK pasti yang terbaik, kami akan tunduk pada putusan MK. Kami juga mengajak kepada seluruh pihak dapat juga bersikap menerima,” pungkas Ugik.



Sumber: Suara Pembaruan