Jelang Putusan MK, KPU Tegaskan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres

Jelang Putusan MK, KPU Tegaskan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres
Ketua KPU Arief Budiman hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 26 Juni 2019 | 15:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 pada Kamis (27/6/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon telah berupaya untuk memenangkan proses hukum di MK.

Berdasarkan keputusan KPU, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengungkap, pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) unggul atas pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uni (Prabowo-Sandi). Keputusan ini yang dipertahankan KPU dalam persidangan MK.

“Berdasar keputusan KPU, pasangan 01 mendapatkan suara lebih banyak dari 02. KPU tentu akan berusaha sungguh-sungguh agar KPU dapat memenangkan proses hukum di MK,” kata Wahyu dalam diskusi bertema “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Kantor DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Wahyu menegaskan, KPU berhasil menjawab sekaligus mematahkan dalil-dalil yang diajukan pemohon yaitu kubu Prabowo-Sandi. Sedikit berkelakar, Wahyu menilai persidangan di MK layaknya menonton sinetron Mak Lampir maupun Misteri Gunung Merapi. Hal ini terkait adanya tudingan pemilih “siluman”.

Wahyu pun angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) “siluman” sebagaimana disampaikan para saksi dari pemohon. Wahyu menuturkan, memang ada kesalahan administrasi dalam penulisan nama dalam DPT. Meski begitu, kesalahan tersebut tidak sama dengan pemilih fiktif.

“Jadi pemilih itu betul-betul ada orangnya, memiliki hak untuk memilih, tetapi dalam penulisan secara administrasi ada hal kurang sempurna. Tidak bisa penulisan kurang sempurna itu dimaksudkan sebagai pemilih 'siluman',” tegas Wahyu.

Mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, Wahyu menuturkan, pihaknya bersyukur masyarakat awam menjadi lebih memahami. Sebab, hakim konstitusi selalu menjelaskan bahwa penetapan hasil Pilpres tidak ditentukan oleh Situng, melainkan secara manual berjenjang.

Wahyu menyatakan, Situng merupakan sistem aplikasi yang dilaksanakan KPU dalam rangka memberikan informasi cepat kepada masyarakat. “Situng itu hanya alat bantu. Hasil Pilpres tidak ditentukan berdasarkan situng, tapi berdasarkan manual berjenjang yang dimulai dari TPS, rekapitulasi kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional,” ungkap Wahyu.

Diskusi di Kantor DPP PA GMNI digelar sebagai rangkaian kegiatan “Bulan Bung Karno”. Hadir sebagai pembicara lainnya yaitu Direktur Pusat Studi Konsitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, Ketua DPP PA GMNI Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Diskusi dimoderatori Chrisman Damanik dan dibuka Sekretaris Jenderal PA GMNI Ugik Kurniadi.



Sumber: Suara Pembaruan