KPU Tidak Lakukan Persiapan Khusus Jelang Putusan MK

KPU Tidak Lakukan Persiapan Khusus Jelang Putusan MK
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ( Foto: Beritasatu )
Yustinus Paat / AMA Rabu, 26 Juni 2019 | 11:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi, Kamis (27/6/2019) besok.

"Tentu tidak ada persiapan khusus ya, kami kan hanya akan mendengarkan keputusan dari MK," ujar Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan di Jakarta Rabu (26/6/2019).

KPU, Evi Novida Ginting Manik, saat ini masih melakukan pekerjaan seperti biasa, termasuk mengikuti sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada KPU.

"Sampai saat ini ya kami bekerja seperti biasa. Dan sekarang ini, kami ada di gedung Bawaslu, di DKPP masih menghadapi sidang pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang didugakan kepada kami," ungkap Evi Novida Ginting Manik.

Menurut Evi Novida Ginting Manik, pihaknya akan mencermati putusan MK terlebih dulu baru kemudian menindaklajutinya. Karena itu, KPU tidak melakukan rapat khusus menjelang putusan MK besok. "Kami tunggu putusan dari MK dulu, kemudian kami tindaklanjuti," tegasnya.

Lebih lanjut, Evi Novida Ginting Manik mengatakan KPU optimistis putusan MK nantinya akan sejalan dengan penatapan KPU soal perolehan suara pilpres 2019. KPU yakin MK akan menolak permohonan Prabowo-Sandi.

"Tentu kami yakini bahwa putusan itu benar sudah kita putuskan dan sudah kita jadikan penetapan, dan itu kita berharap ya apa yang kita sudah tetapkan dikuatkan oleh putusan MK. Itu optimisme kami," pungkas Evi Novida Ginting Manik.

Sebelumnya, sembilan hakim MK telah menetapkan bahwa sidang pembacaan hasil putusan sengketa perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno akan dilakukan pada Kamis. MK membacakan satu hari lebih awal dari batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam Peraturan MK.

 



Sumber: BeritaSatu.com