KPU Harapkan Pendukung 02 Ikuti Perintah Prabowo

KPU Harapkan Pendukung 02 Ikuti Perintah Prabowo
Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri), Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan), dan Ilham Saputra (kanan) menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 26 Juni 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan semua pihak bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Semua pihak diminta menerima putusan MK dengan bijaksana dan damai.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengharapkan para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti dan mematuhi perintah atau imbau dari paslon. Salah satunya, kata Evi, mengikuti imbauan dari Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya tidak turun ke jalan merespons putusan MK.

"Ya kita harapkan pendukung akam mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo," ujar Evi di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (26/6).

Evi mengatakan semua pihak hendaknya menanggapi putusan MK dengan damai. Pasalnya, ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengutamakan kerukunan, kekeluargaan, dan saling mengasihi di antara sesama.

"Dan tentu itu harus kita tonjolkan itu bahwa kita sama semua satu tanah air, satu bangsa. Kompetisi ini akan kita akhiri pada saat putusan MK dibacakan," tandas dia.

Terkait aksi baik di KPU maupun di MK jelang putusan, Evi mengatakan pihaknya tidak bisa melarang karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, kata Evi, tetap menjaga ketertiban dan melakukan aksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau unjuk rasa ini tentu kan kami tidak bisa menghindari atau menolak, tapi ini jadi bagian daripasa demokrasi kita. Dan tentu saja bisa menjaga ketertiban dan pihak keamanan-lah yang penanggung jawab terhadap seluruh proses yang akan dijalankan pengunjuk rasa. Bagi kami, kami fokus pada tugas kita saja untuk menindaklanjuti putusan MK," pungkas dia.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo mengimbau kepada para pendukung tidak perlu datang ke MK untuk mendengarkan putusan MK. Para pendukung diminta agar merespons putusan MK dengan damai.

"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK. Untuk relawan, pendukung, masyarakat, kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya," ujar Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Meski sudah memberi imbauan, Dahnil mengakui pihaknya tidak bisa melarang masyarakat yang nanti akan menggelar aksi demi menyalurkan aspirasi. Menurut dia, jika ada aksi berarti sudah berada di luar wewenang BPN dan tak ada kuasa untuk melarang warga yang menggelar aksi.

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi kami tak punya kuasa melarang hak konstitusi warga," pungkas Dahnil. 



Sumber: BeritaSatu.com