Lembaga Penyiaran Berlangganan Harus Seleksi Isi Bahan Siaran

Lembaga Penyiaran Berlangganan Harus Seleksi Isi Bahan Siaran
Komisi Penyiaran Indonesia. ( Foto: Ismewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 8 Oktober 2019 | 09:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengajar Ilmu Komunikasi dari sejumlah universitas negeri di Indonesia menyambut baik sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa siaran free to air oleh lembaga penyiaran berlangganan. Free to air artinya siaran yang dinikmati masyarakat luas yang disiarkan lembaga penyiaran berlangganan dan tanpa harus membayar ke lembaga penyiaran berlangganan.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk rakyat serta diatur oleh pemerintah. Begitu pula dengan siaran free to air yang diatur oleh KPI sebagai perwakilan negara, dan siaran lembaga penyiaran berlangganan harus juga memperketat dan menyeleksi terutama konten-kontennya sebelum disiarkan kepada masyarakat,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana ( Undana) Kupang, Alo Liliweri, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10/2019).

KPI sebagai wakil masyarakat telah melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Alo mendukung dengan kebijakan dan sikap KPI ini.

“Masyarakat di daerah diuntungkan dengan kebijakan tersebut, mereka bisa menikmati siaran hiburan, pendidikan, informasi yang sangat murah sehingga mereka akan tahu semua yang disiarkan, terutama untuk masyarakat pedesaan dan di perbatasan negara Indonesia,” kata Alo Liliweri.

Senada Dosen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ,Achmad Abdul Basith, mengatakan, hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) KPI beberapa tahun lalu menyatakan, KPI mendukung siaran free to air yang disiarkan lembaga penyiaran berlangganan.

Dikatakan, apa yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (satelit dan kabel) yang telah menyalurkan program siaran TV-TV swasta free to air sesungguhnya telah membantu pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas informasi.

Abdul berpendapat, sikap KPI dalam rakornas dan apa yang telah dilakukan lembaga penyiaran berlangganan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran yakni Lembaga Penyiaran Berlangganan harus menyediakan dan menyalurkan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal salurannya untuk menyalurkan program siaran TVRI dan program siaran TV-TV swasta free to air.

Sementara itu, KPI merupakan lembaga negara independen yang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berwenang mengatur penyiaran Indonesia.

KPI se-Indonesia dalam rakornas pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah bersikap dan telah mengeluarkan rekomendasi bahwa program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Sikap resmi KPI ini ditandatangani ketua KPI Pusat dan Komisioner KPI Daerah di Indonesia. “Sikap resmi KPI ini telah menuai dukungan publik,” kata dia.

 



Sumber: Suara Pembaruan