Pengadilan Tinggi Jakarta Menangkan Dewan Pers

Pengadilan Tinggi Jakarta Menangkan Dewan Pers
Ilustrasi pers. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Rabu, 11 September 2019 | 11:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dan kawan-kawan, yang menggugat keabsahan peraturan Dewan Pers. Dalam Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT DKI tanggal 5 Agustus 2019, majelis hakim tinggi yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua serta hakim anggota Haryono dan Hiyanto, menyatakan seluruh gugatan Wilson Lalengke ditolak.

Dalam siaran pers PWI Pusat yang diterima redaksi, Rabu (11/9/2019), disebutkan pada April 2018, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan UUD 1945 serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Atas dasar itu, Wilson Lalengke dan kawan-kawan meminta peraturan Dewan Pers, antara lain soal standar perusahaan pers dan standar kompetensi wartawan, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers.

Dalam eksepsi di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawah UU adalah Mahkamah Agung (MA).

Dalam pokok perkara, Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar mengeluarkan peraturan yang mengikat adalah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi," Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan."

Wina Armada Sukardi yang menjadi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menyatakan peraturan Dewan Pers memiliki alas hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak.

”Gugatan para penggugat lemah dan salah alamat,” kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat ketika itu.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meyambut gembira putusan tersebut. “Jelas ini kemenangan buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari.

Kuasa hukum Dewan Pers, Frans Lakaseru mengingatkan masyarakat untuk tidak memercayai hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Banding penggugat ditolak, kok penggugat bisa dinyatakan menang? Sebaiknya kita mengikuti keputusan formal dari pengadilan saja," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com