Penataan Trotoar Harus Mengacu UU Jalan

Penataan Trotoar Harus Mengacu UU Jalan
Warga melihat barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (sky bridge) Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Erwin C Sihombing / FER Rabu, 11 September 2019 | 18:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, penataan trotoar di Jakarta harus mengikuti aturan Undang-undang (UU) Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22/2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan. Artinya peruntukan trotoar untuk pejalan kaki bukan untuk kegiatan lain.

"Seharusnya Pak Gubernur mengikuti ketentuan tertinggi yakni UU Jalan dan UU tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan. Bukan mencari alasan pembenar. Sebab ,dalam dua UU tersebut disebutkan trotoar untuk fasilitas pejalan kaki dan dapat dikenakan sanksi. Jadi sangat jelas aturannya," kata Nirwono, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Fraksi Nasdem Dukung Konsep Trotoar Multifungsi

Nirwono menyayangkan jika Gubernur DKI Anies Baswedan menjadikan Permen PUPR Nomor 3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, sebagai dalil untuk mengakomodasi PKL berdagang di trotoar.

Menurut Nirwono, seharusnya DKI mengikuti aturan perundang-undangan bukan ketentuan di bawahnya, karena kota-kota lain di Indonesia juga mengikuti UU Jalan serta UU Angkutan Lalu Lintas dan Jalan. "Bisa kebayang seluruh trotoar di Jakarta dan kota lainnya akan melakukan hal yang sama. Itu menertibkannya lebih susah daripada menegakkan aturan," bebernya.

Nirwono juga menyayangkan dalil lain yang disampaikan gubernur dengan menjadikan pedestrian di New York, yang transportasi publiknya sudah mumpuni, sebagai contoh untuk mengakomodasi PKL. Sebaiknya DKI bersikap bijak dan visioner mengenai penataan trotoar yang seharusnya dikedepankan agar warga mau menggunakan angkutan umum.

Baca Juga: DKI Klaim PKL di Trotoar Buat Pejalan Kaki Nyaman

"Biarpun contohnya seperti New York, London dan Paris bagus, tetapi begitu dia masuk ke Indonesia kan ketentuan yang digunakan menurut peraturan Indonesia. Kita kembalikan ke situ. Begitu ada celah pelanggaran saya khawatir kalau nanti itu diikuti oleb wali kota maupun bupati lain di Indonesia. Artinya justru kita memberikan contoh yang buruk," ujarnya.

Nirwono menyarankan agar Gubernur Anies tetap memprioritaskan pejalan kaki dalam menata trotoar. Sedangkan PKL diakomodasi dalam pasar rakyat atau di beri tempat di pasar swalayan mengikuti Pergub Nomor 3/2010. Setidaknya, gubernur memantau dan memastikan apakah seluruh gedung telah mengakomodasi PKL berdagang di 10 persen arealnya.

"Jadi bukan PKL enggak boleh berjualan, boleh jualan tetapi sesuai aturan. Ini yang harus dijelaskan," kata Nirwono.



Sumber: Suara Pembaruan