Menantikan KPAI di Babak Berikutnya

Opini: Reza Indragiri Amriel

Penulis adalah Peserta Community Policing Development Program di Jepang

Kamis, 26 September 2019 | 16:00 WIB

Pencapaian besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2019 ini adalah hasil pertarungannya melawan Djarum terkait audisi badminton. Desakan KPAI terealisasi, yakni ditiadakannya kata “Djarum” dari segala hal terkait audisi tersebut.

Satu-satunya hal yang kurang sempurna adalah bahwa masalah yang diangkat oleh KPAI itu tidak dibawa ke ranah hukum. Padahal, mengacu UU Perlindungan Anak, eksploitasi merupakan persoalan pidana. Jadi, ketika KPAI menilai adanya indikasi eksploitasi anak, apalagi eksploitasi tersebut dihubungkan dengan zat adiktif yang membahayakan kesehatan (khususnya anak-anak), maka benar tidaknya penilaian KPAI itu perlu diuji secara objektif. Ujian itu—tak lain—diselenggarakan di ruang persidangan pidana.

Hanya vonis majelis hakim yang akan mengunci sempurna perkara Audisi Badminton Djarum. Apakah benar-benar eksploitasi anak sebagaimana KPAI tuduhkan, ataukah majelis hakim memiliki penilaian lain. Andai putusan hakim adalah Audisi Badminton Djarum terbukti sah dan meyakinkan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi itu adalah penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Litigasi terhadap rokok (tobacco litigation) memang bukan perkara gampang, tetapi juga bukan mustahil. Di negeri Paman Sam, sebagai misal, sejak 1954 hingga 1995, industri rokok tidak pernah kalah di mahkamah hukum. Dengan kata lain, selama 41 tahun, industri rokok tidak pernah membayar ganti rugi satu sen pun kepada para pihak yang merasa telah dirugikan oleh rokok. Baru pada tahun 1996 untuk pertama kalinya perusahaan rokok kalah dan diharuskan membayar kerugian moneter, memasang peringatan bahaya di kemasannya, serta memberikan testimoni mengenai persaingannya yang tidak sehat dengan sesama perusahaan di industri rokok.

Litigasi yang dimulai dari class action juga berbuah manis setahun setelah itu. Perusahaan rokok dihukum menggelontorkan uang ratusan juta dolar Amerika Serikat untuk membiaya penelitian tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Class action lainnya berakhir dengan putusan bahwa seluruh perusahaan besar rokok dinyatakan bersalah karena telah melakukan—antara lain—penipuan dan secara nyata membuat gangguan emosi pada masyarakat.

Kisah-kisah sukses tentang litigasi terhadap perusahaan rokok juga berlangsung di sekian banyak negara lain. “Strategi yang produktif dan menjanjikan,” demikian Daynard, Bates, dan Francey (2001) menyebut litigasi untuk melawan industri rokok.

Perlindungan Khusus
Terlepas bahwa KPAI tidak membawa—bunyi surat KPAI --“segala bentuk eksploitasi industri rokok” ke ranah hukum, KPAI tampaknya melupakan satu hal penting. Ini bertitik tolak dari sebutan “eksploitasi” sebagai persoalan pidana, yakni ada pelaku dan ada korban. Karena audisi badminton dipandang KPAI mengandung unsur eksploitasi, maka dapat dinalar bahwa KPAI memahamai pihak yang dieksploitasi dalam Audisi Badminton Djarum Foundation itu adalah anak-anak yang mengikuti kegiatan dimaksud.

Merujuk UU Perlindungan Anak, anak-anak korban eksploitasi merupakan salah satu kategori anak yang memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus diberikan agar anak-anak selaku korban memperoleh rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Spesifik bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi, perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kedua, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Ketiga, perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi. Demikian isi pasal 66 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Dibandingkan empat belas kategori anak lainnya yang juga menerima perlindungan khusus, bentuk perlindungan khusus bagi anak-anak korban eksploitasi tampak menyimpang. Semua bentuk perlindungan khusus bagi keempat belas kategori anak lainnya adalah berupa benda maupun layanan yang langsung diterima oleh si anak. Sedangkan perlindungan khusus yang tertulis pada pasal 66 UU Perlindungan Anak, dua di antaranya adalah sesuatu yang tidak diserahkan kepada anak, melainkan justru diterima oleh pihak lain.

Meminggirkan—katakanlah—anomali tersebut, perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak diembankan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.

Putusan Hukum
Penting untuk didiskusikan. Secara legal, sama sekali tidak ada putusan hukum mengenai terbukti tidaknya penilaian KPAI tentang eksploitasi dalam audisi badminton. Konsekuensinya, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan patokan untuk melaksanakan perintah UU Perlindungan Anak terkait perlindungan khusus. Lebih mendasar lagi, tidak ada satu anak pun yang secara yuridis diposisikan sebagai korban.

Tapi dari sisi kemanusiaan, apakah KPAI layak tinggal diam dengan berlindung di balik ketiadaan putusan hakim itu? Semestinya tidak demikian. KPAI tentu telah melakukan kajian dan memiliki parameter untuk menilai adanya unsur eksploitasi dalam audisi badminton. KPAI juga memiliki tolok ukur untuk meminta Djarum Foundation menghentikan audisi badmintonnya guna melindungi anak dari eksploitasi rokok. Puncaknya, KPAI pastinya melihat adanya kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari situasi yang lembaga itu anggap mengeksploitasi. Anak-anak itu adalah korban eksploitasi yang harus dilindungi. Dan, berpedoman pada UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak-anak yang tereksploitasi harus diselenggarakan.

KPAI sekarang seharusnya mengalihkan konsentrasinya, yakni, dari menghilangkan situasi yang mengeksploitasi, ke memastikan diberikannya perlindungan khusus. Ini kewajiban dan tanggung jawab yang—sekali lagi, atas nama kemanusiaan—tidak boleh dinihilkan. Akan kurang afdol kerja KPAI apabila lembaga tersebut terkesan hanya bersemangat pada babak menghentikan eksploitasi, namun lalai memberikan perlindungan khusus. Padahal, dalam setiap situasi pidana, pihak yang sesungguhnya paling membutuhkan kepedulian adalah korban.

Ibarat bulu tangkis, laga selalu berlangsung minimal dua babak. KPAI masih punya nafas panjang untuk “babak selanjutnya”? Allahu a’lam.