Misteri Kejahatan terhadap Anak di Balik Parafilia

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Selasa, 3 September 2019 | 16:00 WIB

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual, bila tidak tertangani dengan baik, berisiko kelak juga akan menjadi pelaku kejahatan seksual pula. Begitu kesimpulan riset yang bahkan sudah menjadi pandangan masyarakat umum. Karena itulah, termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban kejahatan seksual, termasuk rehabilitasi dan pendampingan hingga anak bisa pulih kembali.

Butir tersebut sangat berempati pada korban. Memahami betapa beratnya penderitaan lahir batin korban kejahatan seksual, pasal dalam UU Perlindungan Anak itu memberikan jaminan bahwa anak-anak sudah memperoleh bantuan tanpa harus menunggu putusan final dari pengadilan. Bahkan tidak pula madalah perlindungan khusus itu harus tercantum dalam naskah putusan hakim.

Tinggal lagi kemudian sejauh mana cakupan pendampingan dan rehabilitasi itu diberikan. Tentu, tidak cukup apabila perlindungan khusus diselenggarakan hanya dengan tujuan sebatas mencegah agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan seksual. Dampak kejahatan seksual pada anak jauh lebih luas lagi. Salah satunya, yang masih kurang mendapat perhatian umum dan praktisi, adalah pengalaman sebagai korban kejahatan seksual pada usia kanak-kanak akan meletakkan dasar bagi tabiat parafilia dan kesulitan dalam perkawinan.

Secara sederhana, parafilia dapat dimaknakan sebagai ketertarikan seksual yang melibatkan objek maupun perilaku tak lazim. Pada tingkat berat tertentu, bahkan diistilahkan sebagai gangguan parafilia. Misalnya: mengintip, memamerkan alat vital, gairah untuk melakukan kontak seksual dengan kelengkapan berupa--maaf--kotoran manusia, dengan mayat, binatang dan lainnya.

Parafilia atau pun gangguan parafilia, pada gilirannya dapat mengganggu keharmonisan kehidupan perkawinan. Yakni, saat salah satu pihak tidak dapat memperoleh kepuasan sensasi kontak seksual akibat tindak-tanduk seksual pasangan yang jauh dari kewajaran bahkan membahayakan.

Masalah semakin rumit karena sangat sedikit orang yang datang ke profesional untuk mengatasi parafilia atau pun gangguan parafilia mereka. Ini menyebabkan sulitnya memperkirakan berapa banyak orang yang mengidap parafilia atau pun gangguan parafilia. Demikian pula, pasangan suami isteri merasa terlalu malu membawa masalah parafilia mereka ke hadapan konselor perkawinan. Kesulitan akibat parafilia pada satu sisi, dan kesulitan memperoleh bantuan pada sisi lain, menjadi penjelasan mengapa orang-orang dengan parafilia atau pun gangguan parafilia sulit keluar dari kondisi yang mereka alami tersebut.

Manakala minat seksual tak lazim tersebut semakin sulit dikendalikan, bisa saja si individu lalu mencari-cari jalan petualangan guna memperoleh pemuasannya. Tak terkecuali jalur yang melanggar hukum dan membahayakan anak-anak.

Implikasi Parafilia
Studi yang menemukan hubungan antara kejahatan seksual pada anak dan parafilia atau pun gangguan parafilia memunculkan empat implikasi. Pertama, parafilia tidak sepatutnya dianggap sebatas sebagai selera seksual individual belaka. Perspektif kebebasan individual patut dikoreksi total. Sebaliknya, parafilia seharusnya disikapi sebagai ketidaknormalan yang perlu segera diatasi. Individu-individu dengan tabiat parafilia perlu mencari jalan untuk meluruskan minat dan perilaku seksual mereka yang menyimpang.

Membiarkan kebebasan individu sebagai justifikasi atas parafilia, saya khawatir, akan mengulangi kekeliruan sementara kalangan dalam isu lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT). Dalam isu LGBT, telah berkembang kubu yang memandang seolah-olah LGBT sebagai normalitas sepanjang tidak disertai dengan kekerasan. Dengan perkataan lain, kubu tersebut tidak mempersoalkan sisi orientasi seksual menyimpangnya, melainkan hanya pada unsur kekerasannya. Jelas, kekerasan sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. Namun menjadikan kekerasan sebagai satu-satunya acuan dan, pada saat yang sama menihilkan kepenyimpangan orientasi seksual sebagai acuan, tidak boleh dibiarkan. Kekerasan, tidak. Orientasi seksual menyimpang, betapa pun tanpa kekerasan, juga tidak.

Kedua, para klien atau pasien yang datang ke profesional dengan keluhan parafilia perlu lebih terbuka menyampaikan pengalaman viktimisasi yang (mungkin) pernah mereka alami. Ini berkonsekuensi susulan pada butir ketiga ini.

Ketiga, pekerja pemberi layanan rehabilitasi perlu memperluas cakupan kerjanya. Tidak hanya mencegah anak-anak korban kejahatan seksual berkembang sebagai predator, tetapi juga membangun imunitas pada korban kanak-kanak agar tidak mengembangkan tabiat parafilia, apalagi gangguan parafilia. Demikian pula, para pekerja yang sama perlu lebih mendalami adakah kemungkinan bahwa di balik keluhan parafilianya pasien sesungguhnya pernah mengalami kejahatan seksual sewaktu kanak-kanak. Bila ya, langkah berikutnya perlu dipertimbangkan, yakni meneruskan informasi klien atau pasien ke otoritas penegakan hukum.

Keempat, implikasi bagi aparat hukum. Setelah melakukan pengamanan terhadap individu-individu yang melibatkan diri dalam kegiatan parafilia, para penyidik perlu menelusuri kemungkinan bahwa pelaku memiliki riwayat sebagai korban kejahatan seksual. Penting bagi polisi mencermati prospek pemidanaan terhadap individu-individu tersebut dengan delik perbuatan asusila, kemesuman, dan sejenisnya. Seiring dengan itu, penting pula bagi penyidik mengolah hasil tangkapan mereka untuk kepentingan pengungkapan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak sudah mewabah di banyak negara, termasuk beberapa negara maju. Ini adalah persoalan rumit yang harus dihadapi dengan sangat serius dan profesional. Mengatasi dampak dan ramifikasinya (percabangannya) pun juga pelik.

Ini yang saya peroleh dari catatan mengikuti Konferensi tentang Remaja, Teknologi dan Komunitas Virtual di Gold Coast, Australia, akhir Agustus lalu. Tak ada pilihan lain, pencegahan dengan melibatkan lintas lembaga di tanah-air dan lintas negara patut diyakini sebagai satu-satunya langkah terbaik.

Semoga.