Tunggakan Honor Panpel Asian Games 2018 Kembali Jadi Sorotan

Tunggakan Honor Panpel Asian Games 2018 Kembali Jadi Sorotan
Ikapin Asian Games 2018 saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPRI RI, Kamis (9/7/2020) (Foto: Istimewa)
Hendro D Situmorang / JAS Kamis, 9 Juli 2020 | 21:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (Ikapan) Asian Games 2018 kembali menyorot dan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) mencari solusi secepatnya terkait tertundanya honorarium serta insentif bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) periode kerja Januari-Agustus 2016.

Mereka berharap masalah yang sudah diderita Panpel AG 2018 sejak empat tahun lalu bisa tuntas. Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp 12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016.

Selain itu, ada bonus yang dijanjikan pemerintah untuk 700 panitia senilai dua kali gaji juga belum dibayarkan. Padahal, pekan olahraga tingkat Asia itu sudah berlalu sejak dua tahun lalu. Sejak dijanjikan pada Desember 2018, permasalahan tersebut hingga kini masih belum tuntas.

Hal itu ditekankan dalam kesimpulan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan Ikapan Asian Games 2018. Rapat yang juga digelar secara virtual itu bertujuan untuk memperjuangkan pencairan honor dan insentif bonus yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Berlarut-larutnya masalah honorarium tersebut, dinilai mencederai semangat untuk memajukan olahraga nasional karena upaya masyarakat yang ingin membantu penyelenggaraan tidak mendapat penghargaan.

"Saya miris mendengar hal tersebut, ketika ada identitas panitia, ada wujud kerjanya di event negara tidak dibayarkan. Kami mendesak Kempora, Dirjen Anggaran, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan secepatnya masalah honorarium dan bonus panitia pelaksana Asian Games 2018,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, RI, Dede Yusuf dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com.

Untuk itu Komisi X DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengurai persoalan tunggakan honor dan bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) yakni Menpora Zainudin Amali, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengurai persoalan tersebut.

Persoalan ini muncul saat adanya review dari BPKP pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal. Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana Inasgoc.

Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel. Review BPKP itu hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.

Sementara, tujuh departemen yang terlibat secara teknis yakni Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure justru tidak dibayarkan.

“Tujuh departemen yang di-review BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp 0. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 pada tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel Inasgoc. Review BPKP itu juga tidak sesuai karena tidak seluruh panitia mendapatkan haknya atas gaji Panpel Inasgoc 2016. Oleh sebab itu, kami terus memperjuangkan," kata Juru Bicara Ikapan AG 2018, Johanna Ambar yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018.

Sebelumnya pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora Zainudin Amali secara virtual pada Mei 2020 lalu, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan kendala tersebut karena adanya permasalahan di dasar hukum yang mendasari pembentukan kepanitiaan.

Rencananya Kempora akan mencari jalan tengah. Sebab, sampai ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melarang soal pengeluaran anggaran untuk pembayaran honor tahun 2016 sebagian panitia Inasgoc.

"Kami bisa saja mengeluarkan karena sebelum saya masuk menjadi menteri tuntutan pertama adalah itu. Kemudian saya konsultasi dengan BPK, apakah itu bisa dilakukan, ternyata tidak boleh. Ada kealfaan dasar hukum pada saat awal, euforia kita menjadi Asian Games itu begitu besar, sehingga kita tidak teliti tentang landasan-landasan hukum yang mendasari kepanitian itu,” jelas Menpora.

Meski demikian dirinya akan tetap mengusahakan agar hak-hak dari para panitia Asian Games 2018 bisa didapatkan. Menpora bahkan sudah melaporkan ke Menteri Keuangan dan Menteri PMK untuk turut bisa menyelesaikan permasalahan ini.

“Sebagai upaya, saya sudah menulis surat ke Menko PMK dan juga ke Kementerian Keuangan. Mohon diberi jawaban yang pasti supaya teman-teman yang sudah bekerja sebagai panitia Inasgoc yang sudah sukses itu juga mendapatkan haknya. Mudah-mudah-mudahan itu yang kita tunggu. Tentu hal ini akan kami jadikan pelajaran berharga untuk membentuk kepanitiaan Piala Dunia U-20. Kami tidak mau itu terulang lagi,” tutup dia. 



Sumber: BeritaSatu.com