KPPOD: Dana Otsus Gagal Sejahterakan Masyarakat Tanah Papua

KPPOD: Dana Otsus Gagal Sejahterakan Masyarakat Tanah Papua
Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrayadi TH )
Yustinus Paat / FMB Kamis, 12 September 2019 | 11:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Ekeskutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai kucuran dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dana otsus sebagai langkah politik, kata Robert, tidak berpengaruh signifikan terhadap empat sektor yang menjadi skala prioritas penggunaan dana tersebut, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pengembangan ekonomi lokal masyarakat Papua.

"Dana otsus yang puluhan triliun itu jauh dari kata berhasil. Buktinya, IPM (indeks pembangunan manusia) di tanah Papua tidak pernah beranjak signifikan, stagnan di angka 63 atau 64. Sementara standard IPM nasional kan 72. Papua dan Papua Barat juga selalu masuk lima besar provinsi dengan angka IPM terendah," ujar Robert di Jakarta, Kamis (12/9/2019.

Persoalan penggunaan dana otsus ini, kata dia, bukan pada relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, persoalan mendasar adalah tata kelola internal dana otsus oleh pemda Papua dan Papua Barat yang inefisien dan sangat korup.

"Tantangan utamanya adalah memperbaiki inefisiensi dan korupsi yang dilakukan para elite dan birokrat lokal yang kemudian dana otsus ini tidak mengalir ke masyarakat," kata dia.

Selain itu, kata Robert, terjadi tata cara distribusi dana otsus yang janggal. Biasanya, kata dia, dana seperti itu disalurkan kepada masyarakat melalui program-program, namun dana otsus, termasuk dana desa di Papua dan Papua Barat, langsung dibagikan secara tunai ke masyarakat.

"Jadinya tidak ada pertanggungjawaban karena orang Papua memandang dana otsus sebagai dana politik atau 'dana perdamaian' sehingga tidak perlu pertanggungjawaban dan diaudit oleh BPK," jelas dia.

Karena itu, lanjut dia, salah satu yang perlu diubah ke depannya adalah paradigma dan mekanisme penggunaan dana otsus. Menurut dia, dana otsus ini tetap dilanjutkan tetapi tidak dipandang lagi sebagai dana politik, tetapi dana pembangunan.

"Saya setuju dana otsus tetap dilanjutkan, tetapi harus dimodifikasi, bukan lagi namanya dana otsus, tetapi dana pembangunan sehingga tata kelolahnya benar dan pertanggungjawabannya harus tegak," ungkap dia.

Robert membanyangkan dana otsus ini masuk dalam transfer pusat ke daerah dengan jumlah yang sama seperti sekarang ini. Karena dana ini masuk dalam transfer pusat ke daerah, kata dia, maka pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat sehingga dana tersebut bisa disalurkan ke Papua.

"Jadi, dananya tetap disalurkan ke Papua dan Papua Barat, tetapi namanya bukan lagi dana otsus, tetapi dana transfer khusus Papua dan Papua Barat yang jumlahnya hampir sama dengan dana otsus sekarang. Hanya saja mekanisme dan akuntabilitasnya yang diperkuat," tegas dia.

Lebih lanjut, Robert mengatakan pemerintah pusat juga sebenarnya mempunyai kasalahan-kesalahan terkait dana otsus Papua ini. Salah satunya, kata dia, adalah pemerintah pusat menyamaratakan pengawasan dan pembinaan penggunaan dana otsus dengan daerah lain.

"Padahal Papua ini daerah khusus dengan dana triliunan rupiah yang seharusnya mempunyai manajemen pembinaan khusus pula, tidak sama dengan pembinaan di provinsi lain," tutur dia.

Menurut Robert, seharusnya ada lembaga khsusus yang langsung di Wakil Presiden untuk pengawasan dan pembinaan otonomi khusus di Papua, Papua Barat dan Aceh. Tidak seperti sekarang, kata dia, pembinaan dan pengawasan ketiga daerah tersebut hanya berada di salah satu direktorat yang berada di Kementerian Dalam Negeri.

"Dampaknya, otonomi khusus di Papua, Papua Barat dan Aceh hanya dianggap persoalan pemerintahan saja. Padahal, otsus tersebut mencakup lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, infrastruktur, ekonomi. Karena itu, saya anjurkan agar dibuka desk khusus untuk tiga daerah tersebut yang berada di bawah Wapres sehingga bisa lintas sektor," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com