Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah soal Pengawasan Angkutan Laut

Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah soal Pengawasan Angkutan Laut
Petugas bersiap memindahkan tiga jenazah korban kapal terbakar KM Santika Nusantara ke Surabaya, di Pulau Masalembo, Jawa Timur, Sabtu (24/8/2019) dini hari. Sampai saat ini tiga orang diketahui meninggal dalam kejadian terbakarnya KM Santika Nusantara di Perairan Laut Utara Pulau Masalembou. ( Foto: ANTARA FOTO / PLP Tanjung Perak Surabaya )
/ JAS Minggu, 25 Agustus 2019 | 13:08 WIB

Kupang, Beritasatu.com - Ketua Komisi V DPR,  Fary Djemi Francis, mengkritik pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut.  Menurutnya, mekanisme pengawasan pemerintah belum berjalan dengan baik sehingga kecelakaan dalam operasi angkutan laut masih sering terjadi.

"Khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifes penumpang yang simpang siur," kata Fary kepada wartawan di Kupang, Minggu (25/8/2019), menyusul terbakarnya KM Santika Nusantara di perairan Masalembo pada Kamis (22/8/2019).

Menurut Fary, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan laut serta pelayanan bagi pengguna moda transportasi laut.

"Peningkatan pelayanan di angkutan laut itu seperti penerapan xray scanning (pemindaian sinar X) bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara daring," tambah politisi partai Gerindra itu.

Dia juga mengemukakan perlunya penerapan sistem konfirmasi keberangkatan seperti yang dilakukan dalam moda transportasi udara dan kereta api dalam transportasi laut.

Berkenaan dengan terbakarnya KM Santika Nusantara, ia mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian segera menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami ingin agar kejadian seperti ini diusut sampai tuntas sehingga kejadian ini tidak berulang kembali ke depannya," katanya.



Sumber: ANTARA