Dorong Upaya Persuasif untuk Selesaikan Masalah di Nduga

Dorong Upaya Persuasif untuk Selesaikan Masalah di Nduga
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring memimpin upacara pemakaman Prajurit Satu (Pratu) Anumerta Usman Helembo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin, 22 Juli 2019. Usman Helembo gugur dalam kontak senjata aparat TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Yaguru, Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 21 Juli 2019. ( Foto: Istimewa )
Robertus Wardi / LES Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge meminta pemerintah untuk menarik mundur pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga, Propinsi Papua. Pasalnya, kehadiran tentara dan polisi dalam jumlah banyak menyebabkan konflik di Nduga bertambah parah.

“Pemerintah harus tarik mundur pasukan dan mendorong upaya persuasif. Harus memajukan pihak netral apakah gereja atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang tidak ada kepentingan,”kata Diaz di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Ia menjelaskan mobilisasi militer dalam jumlah puluhan ribu membuat Nduga terisolasi sehingga masyarakat tidak bisa keluar rumah sekitar 300 sampai 700 meter dari tempat pemukiman. Situasi ini membuat Nduga darurat kemanusiaan.

“Sebagai tokoh masyarakat Nduga dan mantan anggota DPR RI, kami sangat tidak setuju kebijakan Presiden RI yang mengumumkan perang atau operasi di Kabupaten Nduga pascainsiden 2 Desember 2018,”jelas Diaz.

Menurutnya, dari 32 distrik di Kabupaten Nduga, sebanyak 16 distrik dikosongkan dan sudah tidak ada penduduk. Selain nyawa manusia yang menjadi korban selama operasi pasca peristiwa 2 Desember lalu, seluruh harta benda, baik ternak peliharaan, tanaman serta rumah penduduk bahkan kantor pelayanan umum seperti kantor distrik, puskemas, gedung sekolah dan gedung gereja dimusnahkan. Di sisi lain, kondisi pengungsi di ibukota Kab Nduga sangat memprihatinkan karena tidak ada tempat penampungan yang memadai.

Sementara itu anggota Tim Kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga menyatakan 182 pengungsi meninggal di tengah konflik bersenjata di Papua. Pengungsi yang meninggal mayoritas perempuan berjumlah 113 orang. Mereka meninggal akibat kedinginan, lapar dan sakit.

“Anak-anak ini tidak bisa tahan dingin dan juga ya makan rumput. Makan daun kayu. Segala macam yang bisa dimakan, mereka makan," kata Jonga saat merilis hasil temuannya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Hasil temuan tim menyebutkan para pengungsi berasal dari Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 orang dan Distrik Jigi 5.056, Distrik Yal 5.021, dan Distrik Mbulmu Yalma sebesar 3.775 orang. Sejumlah distrik lain yang tercatat adalah Kagayem 4.238, Distrik Nirkuri 2.982, Distrik Inikgal 4.001, Distrik Mbua 2.021, dan Distrik Dal 1.704.

Ribuan warga sipil di Kabupaten Nduga mengungsi setelah pembunuhan belasan karyawan PT. Istaka Karya di Gunung Kabo, Desember 2018 lalu oleh anggota Organisasi Papua Merdeka. Setelah peristiwa pembantaian ini, pemerintah menambah pasukan militer di Kabupaten Nduga untuk mengejar kelompok OPM pimpinan Eginaus Kogeya. Di tengah operasi militer inilah ribuan warga sipil mengungsi.