Indeks Fokus
Tanggal:    
Jumat, 6 Desember 2019 | 00:00 WIB

Reaktualisasi Haluan Negara

Rencana amendemen UUD 1945 diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali haluan negara, yang menjadi panduan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan mengikat.

Kamis, 21 November 2019 | 00:00 WIB

SOS Dana Pembinaan Olahraga

Prestasi Indonesia di bidang olahraga masih mengecewakan. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Singapura. Penyebab utama adalah minimnya dana pembinaan olahraga nasional. Menghadapi SEA Games XXX di Manila, Indon

Senin, 18 November 2019 | 00:00 WIB

Pemerintah Genjot Industri Pariwisata

Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar pada duet Wishnutama Kusubandio-Angela Tanoesoedibjo untuk memajukan industri pariwisata nasional. Selama lima tahun ke depan, pemerintah akan menggenjot industri pariwisata agar bisa menjadi penyumbang terbesar

Sabtu, 2 November 2019 | 00:00 WIB

Iuran JKN-KIS Naik, Pelayanan Terkerek

Pemerintah akhirnya menaikkan iuran bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kenaikan iuran akan menambah pemasukan BPJS Kesehatan (BPJSK), sehingga diharapkan lembaga penyelenggara program JKN-KIS tersebut tidak la

Rabu, 30 Oktober 2019 | 00:00 WIB

Ancaman Defisit Neraca Perdagangan

Defisit neraca perdagangan yang tak kunjung teratasi menjadi tantangan kabinet baru Jokowi.

Senin, 14 Oktober 2019 | 00:00 WIB

JAD, Kelompok Militan Paling Aktif

Penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto makin membuka tabir Jamaah Ansharut Daulah sebagai sel teroris paling akitf saat ini.

Selasa, 1 Oktober 2019 | 00:00 WIB

Penanganan Karhutla Lamban

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun 2019 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan karhutla terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya kemarau panjang, antisipasi pemerintah yang minim, dan penanganan lamban.

Rabu, 25 September 2019 | 00:00 WIB

Jalan Panjang RUU KUHP

Rapat paripurna DPR akhirnya sepakat menunda pengesahan RUU KUHP sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. Kenyataan ini menambah panjang waktu penantian Indonesia memiliki aturan tindak pidana sendiri sekaligus meninggalkan KUHP peninggalan kolonial Beland

Jumat, 20 September 2019 | 00:00 WIB

Bekasi Berbenah

Perkembangan Kota Bekasi yang cukup cepat belum sepenuhnya didukung dengan sistem dan tata ruang yang memadai. Hal ini menyebabkan berbagai persoalan muncul yang justru menyebabkan Bekasi menjadi semrawut. Pembenahan harus dilakukan segera secara menyelur

Minggu, 15 September 2019 | 00:00 WIB

Reaksi Berlebihan KPK

Satu komisioner KPK mundur dan ketuanya mengembalikan mandat ke presiden setelah pimpinan baru terpilih dan revisi UU KPK dibahas.