Logo BeritaSatu

AHY Sebut Ada Muatan Politik dalam Kasus Lukas Enembe

Kamis, 29 September 2022 | 12:49 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Komunikasi tersebut dalam rangka menyikapi kasus hukum yang tengah dihadapi Lukas.

Usai berkomunikasi dengan Lukas, AHY dan jajaran lalu melakukan penelaahan dengan juga mengacu pada pengalaman politik sebelumnya. Hal itu untuk mencermati ada tidaknya muatan politik di kasus hukum Lukas.

"Kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Mengenai muatan politik, AHY menerangkan hal itu tak lepas dari polemik dugaan intervensi dari elemen negara dalam penentuan wakil gubernur Papua. Bahkan, AHY menyebut dugaan intervensi tersebut pernah terjadi beberapa kali.

AHY menjelaskan, pada 2017 pihaknya pernah membela Lukas Enembe saat ada intervensi dari elemen negara. Intervensi itu dalam rangka memaksakan seorang sosok bakal calon untuk menjadi wakil Lukas Enembe saat Pilkada 2018. Padahal, penentuan pasangan calon ketika itu merupakan kewenangan Partai Demokrat.

"Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negara tersebut, tidak dipenuhi. Alhamdulillah, atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," ucap AHY.

Hal serupa terjadi di 2021, ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat. Upaya intervensi berupa memaksakan calon wakil gubernur yang dihendaki kembali mencuat.

"Saat itu pun, Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," imbuh AHY.

Kini, AHY menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan hukum kepada Lukas jika dibutuhkan. AHY juga meminta agar penanganan kasus Lukas tidak dipolitisasi.

"Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya," ujar AHY.

Sebelumnya diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Namun, Lukas sudah dua kali tidak menghadiri pemeriksaan KPK. Terakhir, Lukas Enembe tidak menghadiri pemeriksaan pada Senin (26/9/2022) kemarin dengan dalih sakit.

“Kalau sakit, bagaimana mau datang," kata kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening saat jumpa pers di Jakarta.

Stefanus menuturkan, penting agar Lukas disembuhkan terlebih dahulu dari penyakitnya. Setelah itu, baru proses penyidikan bisa kembali dilanjutkan oleh KPK. Dijelaskan, Lukas tengah menderita penyakit ginjal, jantung, hingga diabetes. Untuk itu, dia menekankan supaya Lukas bisa disembuhkan dulu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hari Ini Laksamana Yudo Margono Jalani Fit and Proper Test

Laksamana TNI Yudo Margono akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon panglima TNI.

NEWS | 2 Desember 2022

Dasco Tegaskan Kebebasan adalah Pilar Utama Demokrasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

NEWS | 2 Desember 2022

Peluang Menang Pemilu 2024 Besar, 3 Ketua Umum KIB Semakin Solid

Tiga ketua umum (ketum) dan para elite partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus menunjukkan soliditas.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi II DPR Minta KPU Jalani Putusan MK soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg

Komisi II DPR meminta KPU mematuhi dan menjalankan putusan MK yang melarang koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara untuk maju caleg.

NEWS | 2 Desember 2022

DPR Optimistis Jokowi Setuju dengan Data Desa Presisi

DPR optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal setuju dengan usulan menghadirkan data desa presisi atau DDP.

NEWS | 2 Desember 2022

Heru Budi Minta Jakpro Mediasi Warga Kampung Bayam yang Belum Tempati Rusun

Heru Budi meminta PT Jakpro memediasi warga Kampung Bayam. Hal itu karena hingga saat ini warga Kampung Bayam belum dapat menempati rusun.

NEWS | 2 Desember 2022

Gempa Cianjur, Dana Ganti Rumah Rusak Diharapkan Cair Pekan Depan

Bupati Herman mengaku sudah menandatangani SK penggantian rumah rusak akibat gempa Cianjur untuk diusulkan kepada BNPB yang akan diteruskan ke Kemenkeu.

NEWS | 2 Desember 2022

Mardiono Ajak GMPI Berjuang Angkat Suara PPP

Mardiono mengajak Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) untuk berjuang mengangkat suara PPP pada Pemilu 2024.

NEWS | 2 Desember 2022

Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita, Panglima TNI: Sudah Diproses

Perwira Paspampres berinisial Mayor Infanteri BF diduga memerkosa prajurit wanita Divisi Infanteri 3/Kostrad.

NEWS | 1 Desember 2022

Pesawat Air Asia Overbooked, Penumpang: Kami Diseret seperti Penjahat

Penumpang Air Asia tujuan Kuala Lumpur - Chiang Mai dipaksa ke luar pesawat Air Asia setelah terjadi overbooked penumpang. 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ombudsman: Selain PHK, Banyak Buruh yang Dirumahkan, Putus Kontrak

Ombudsman: Selain PHK, Banyak Buruh yang Dirumahkan, Putus Kontrak

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE