Logo BeritaSatu

BPET MUI: Khilafah Tak Perlu Lagi Diwacanakan di Indonesia

Selasa, 28 Juni 2022 | 23:47 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.om - Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Syauqillah mengatakan, persoalan khilafah telah selesai sejak lama dan tidak perlu lagi diperdebatkan implementasinya, apalagi mewacanakan sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia.

"Ke-khilafah-an itu sudah berhenti di era Khulafaur Rasyidin, setelahnya muncul berbagai dinasti hingga era Usmani (Turki) yang selesai pada tahun 1923. Penggunaan terminologi khalifah juga sudah selesai. Usmani menggunakan kata khalifah untuk menyebut penguasa. Jadi, tidak perlu lagi diwacanakan sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia," kata Syauqillah dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Usmani, lanjutnya, sejatinya menggunakan sistem pemerintahan Daulah Usmaniyah dan bukan Khilafah Usmaniyah, sehingga ia menilai di sini kelemahan literasi dari para pengusung atau simpatisan ideologi khilafah.

"Sehingga, pasca-Usmani banyak sekali wilayah yang mendeklarasikan diri sebagai negara bangsa, baik dalam bentuk kerajaan dan sebagainya, termasuk Indonesia yang memilih sebagai negara Pancasila; dan kita sudah selesai Pancasila itu," tegasnya.

Menurut dia, keterlibatan para bapak pendiri bangsa, ulama, dan tokoh telah berlangsung membentuk Indonesia sebagai negeri penuh kedamaian serta negeri kesepakatan.

Sehingga, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sudah selesai serta telah bersepakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

"Bagi yang masih mengampanyekan khilafah, perlu sadari betul bahwa para ulama terdahulu telah melakukan ijtihad dan telah bersepakat atas rumusan dalam bernegara," kata Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) itu.

Dia menjelaskan, Islam justru mengajarkan hal-hal yang mengatur tentang kehakiman, kementerian, wilayatul qadha, dan keuangan, dimana semua hal itu juga ada dalam sejarah Islam dan merupakan produk ijtihad.

"Dalam urusan berbangsa dan bernegara, tentu Islam telah mengajarkan tentang menjaga bangsa serta urusan terkait kenegaraan, seperti kehakiman, maal, hingga keuangan," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada upaya nyata dari berbagai pemangku kepentingan guna mewaspadai ideologi khilafah yang semakin hari semakin masif ke lini kehidupan masyarakat.

"Ini berkenaan dengan literasi masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya sejarah dan makna khilafah itu perlu dilihat. Kalau ada berbagai macam versi dan sejarah, sebaiknya dibaca semua dan dipertimbangkan seperti apa," katanya.

Dia juga mengatakan perlu ada langkah atau kampanye berkesinambungan terkait narasi alternatif, yang juga harus sesuai dengan selera anak muda.

"Misalnya, tentang terminologi ke-khilafah-an, terminologi khalifah, sejarah, misalnya, itu kampanye-nya harus simultan dan berkesinambungan," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sura dan Suru Jadi Maskot Pemilu 2024

Maskot pemilu 2024 bernama "Sura" dan "Suru" merupakan karya Stephanie, mahasiswi Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pradita Tangerang, Banten.

NEWS | 3 Desember 2022

Banjir di Jateng, Ganjar Pranowo Siapkan Anggaran Darurat Rp 15 M

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyiapkan anggaran darurat Rp 15 miliar untuk penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah.

NEWS | 3 Desember 2022

Ganjar Serahkan Keputusan Pencapresan ke Ketua Umum Partai

Ganjar Pranowo menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai pencapresan untuk Pilpres 2024 kepada para ketua umum partai.

NEWS | 3 Desember 2022

Rumah Contoh Tahan Gempa Dibangun di Cianjur

Rumah contoh tahan gempa dibangun di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur Kota.

NEWS | 2 Desember 2022

Gempa Cianjur: BMKG Ungkap 4 Penyebab Kerusakan Bangunan

BMKG memaparkan empat faktor utama penyebab kerusakan bangunan akibat guncangan gempa Cianjur, Jawa Barat.

NEWS | 2 Desember 2022

Wapres Harap Yudo Margono Teruskan Kebijakan Keamanan Papua

Wapres berharap Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, dapat melanjutkan kebijakan keamanan di Papua.

NEWS | 2 Desember 2022

Kematian Covid-19 Jadi Proporsional, Pakar: Percepat Booster

Dicky Budiman menyatakan bahwa pemerintah harus segera mempercepat vaksinasi Covid-19 booster pertama dan kedua karena kasus kematian jadi proporsional.

NEWS | 2 Desember 2022

Jusuf Kalla Kenang Ferry Mursyidan Baldan Sebagai Sosok Humoris

Jusuf Kalla (JK) mengenang mantan menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok humoris.

NEWS | 2 Desember 2022

Presiden Jokowi Melayat ke Rumah Duka Almarhum Ferry Mursyidan Baldan

Presiden Jokowi melayat ke rumah duka almarhum Ferry Mursyidan Baldan di daerah Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Yudo Margono Bakal Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI menjadi salah satu hal yang diperhatikan Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Harga Emas Ambles US$ 5,6 karena Kuatnya Data Pekerjaan AS

Harga Emas Ambles US$ 5,6 karena Kuatnya Data Pekerjaan AS

EKONOMI | 21 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE