Logo BeritaSatu

DPR: Tidak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Selasa, 24 Mei 2022 | 21:30 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menegaskan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI/Polri aktif ditunjuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Hal itu diungkapkan Junimart terkait penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, kata Junimart, telah diatur bahwa Pj bupati/wali kota berasal dari pejabat di jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Jika merujuk, aturan tersebut, kata Junimart perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT pratama boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/ wali kota.

"Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/wali kota. Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Junimart kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Junimart pun meminta masyarakat tidak salah dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Dia beranggapan, sebagian orang salah memahami setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj kepala daerah harus terlebih dahulu pensiun.

"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami di mana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. Kalau sudah pensiun ya malah enggak bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama," tegas Junimart.

Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

"Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam keterangan resminya, Selasa (24/5/2022).

Ihsan menjelaskan Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Dengan demikian, penunjukannya sebagai penjabat kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI.

Diketahui, UU TNI mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

"Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil," kata Ihsan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Satgas: Waspadai Indonesia Menuju Gelombang Keempat Covid-19

Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat luas untuk mewaspadai Indonesia yang menuju gelombang keempat.

NEWS | 28 Juni 2022

"Tolong, Anakku Butuh Ganja Medis", Ini Kata Polisi

Ganja tetap dilarang tidak bisa digunakan, kalau mau mengubah Undang-Undang kewenangannya bukan di kita, tetapi di DPR.

NEWS | 28 Juni 2022

Rompi Penurun Suhu, Pertolongan Pertama Heat Stroke Jemaah Haji

Kemenkes memanfaatkan teknologi carbon cool yang didesain menjadi rompi penurun suhu untuk penanganan kasus heat stroke pada haji di Arafah.

NEWS | 28 Juni 2022

RUU KIA Bisa Jadi Pedang Bermata 2 bagi Perempuan Pekerja

Penggiat keseteraan gender yang juga perempuan pengusaha menilai RUU KIA bisa jadi pedang bermata dua.

NEWS | 28 Juni 2022

Setengah Abad Revitalisasi Kota Tua Belum Kelar Juga

Menteri BUMN Erick Thohir akan menggarap revitalisasi Kota Tua di kawasan Jakarta Utara, tahun depan.

NEWS | 28 Juni 2022

Jika Mangkir Lagi, Iko Uwais Akan Dijemput Paksa Polisi

Polda Metro Jaya meminta aktor laga Iko Uwais bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Jika mangkir lagi, Iko Uwais akan dijemput paksa.

NEWS | 27 Juni 2022

Jateng Rawan Bencana, Taj Yasin Minta PMI dan BPBD Tingkatkan Sinergisitas

Taj Yasin Maimoen meminta Palang Merah Indonesia meningkatkan sinergisitas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota.

NEWS | 27 Juni 2022

Bakamla RI Buka Pelatihan Terkoordinasi VBSS Internasional

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr Aan Kurnia membuka pelatihan terkoordinasi VBSS Internasional

NEWS | 27 Juni 2022

HUT Ke-6, PYC Bedah Buku "Politik Energi: Teori dan Aplikasi"

Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) merayakan ulang tahun ke-6 dengan menggelar soft launching dan bedah buku “Politik Energi: Teori dan Aplikasi”

NEWS | 27 Juni 2022

BPOM Berharap Vaksin Merah Putih Didaftarkan ke WHO

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito berharap vaksin Merah Putih didaftarkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

NEWS | 27 Juni 2022


TAG POPULER

# MotoGP 2022


# Ukraina


# Persik


# Sirkuit Formula E


# Holywings


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Satgas: Waspadai Indonesia Menuju Gelombang Keempat Covid-19

Satgas: Waspadai Indonesia Menuju Gelombang Keempat Covid-19

NEWS | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings