Logo BeritaSatu

KSP Janji Penyelesaian Persoalan Lahan IKN Sesuai Hukum yang Berkeadilan Sosial

Kamis, 14 April 2022 | 16:07 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menjamin penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sesuai dengan hukum yang berasas keadilan. Hal ini disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait di Jakarta.

"Ada harapan yang besar bagi IKN menjadi model penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan. Model penyelesaian IKN ini akan menjadi satu pilot yang memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum," kata Abetnego Tarigan, Kamis (14/2/2022).

Abetnego memastikan pemerintah saat ini dalam proses menyelesaikan peraturan dan kebijakan dibawah UU IKN. Kebijakan turunan UU IKN yang mencakup enam rancangan peraturan ini ditargetkan rampung selambat-lambatnya pada 15 April 2022.

Dalam prosesnya, Abetnego menambahkan, pemerintah menjamin pelibatan publik dalam upaya pemetaan, pendataan, dan pencatatan terkait permasalahan pertanahan di kawasan IKN.

Lebih lanjut, kata Abetnego, dalam menangani indikasi sengketa lahan IKN dan proses pengadaan lahan IKN yang berpotensi menggusur wilayah adat, Pemprov Kalimantan Timur telah menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan pertanahan melalui Pergub Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.

Inventarisasi dan verifikasi klaim sengketa lahan juga dilakukan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan.

Di tingkat pusat, pemerintah akan segera membentuk Satgas Pertanahan IKN yang dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, penataan kawasan hutan dengan penguasaan masyarakat akan dikelola oleh Satgas Pembangunan IKN di bawah komando KLHK.

"KSP yang berfungsi mengawal proyek strategis nasional presiden dan wakil presiden, akan terus memberikan dukungan pada K/L terkait dalam menyukseskan pembangunan IKN," terang Abetnego Tarigan.

Sementara itu, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari mengatakan dalam pengadaan tanah, hak individu atau komunal tidak boleh diambil begitu saja oleh negara tanpa ganti rugi yang layak.

"Intinya, tidak ada sebidang kecil pun tanah masyarakat yang akan pemerintah salah gunakan untuk kepentingan IKN," kata Embun Sari.

Untuk diketahui, rapat koordinasi pengelolaan skema penyelesaian pertanahan, perhutanan dan strategi komunikasi di kawasan IKN tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), wakil gubernur Kalimantan Timur dan bupati Penajam Paser Utara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Jebloskan 4 Mantan Anggota DPRD Jambi ke Lapas

Jaksa eksekutor KPK menjebloskkan empat mantan anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana suap ketok palu ke Lapas Jambi.  

NEWS | 30 Juni 2022

Mendagri Harap 3 UU DOB di Papua Dapat Perpendek Birokrasi

Tito Karnavian berharap tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat memperpendek jalur birokrasi pemerintahan daerah.

NEWS | 30 Juni 2022

Pemekaran Papua untuk Optimalkan Pemerataan Pembangunan

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pemekaran Papua bertujuan untuk menjamin hak rakyat dan optimalisasi pemerataan pembangunan.

NEWS | 30 Juni 2022

Zelensky Sebut Kunjungan Jokowi ke Ukraina Jadi Hari Bersejarah

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina merupakan hari bersejarah bagi kedua negara.

NEWS | 30 Juni 2022

Tito: 3 UU DOB Papua, Percepat Pembangunan Bumi Cendrawasih

Tito Karnavian berharap mengharapkan tiga UU pembentukan DOB Papua dapat menjadi payung hukum untuk mempercepat pembangunan.

NEWS | 30 Juni 2022

Puan: RUU KIA Pedoman agar Generasi Penerus Jadi SDM Unggul

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA resmi menjadi usul inisiatif DPR.

NEWS | 30 Juni 2022

BNPT Berhasil Pertahankan Capaian Opini WTP Sembilan Kali

BNPT berhasil menerima hasil laporan pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke-9 kalinya.

NEWS | 30 Juni 2022

Jokowi Bahas 6 Hal Ini dalam Pertemuan dengan Zelensky

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas 6 hal dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Rabu (29/6/2022).

NEWS | 30 Juni 2022

DPR Pertimbangkan Minta Ganja Dikeluarkan dari Narkotika Golongan I

Komisi III DPR mempertimbangkan untuk menyarankan pemerintah mengeluarkan ganja dari narkotika golongan I agar bisa digunakan untuk medis.

NEWS | 30 Juni 2022

Polda Metro Jaya Sita Akun Twitter Milik Roy Suryo

Polda Metro Jaya menyita akun media sosial Twitter milik Roy Suryo terkait kasus meme stupa Candi Borobudur.

NEWS | 30 Juni 2022


TAG POPULER

# Jokowi Ukraina


# Pengawasan Intelijen


# MyPertamina


# Roy Suryo


# Mars


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KPK Jebloskan 4 Mantan Anggota DPRD Jambi ke Lapas

KPK Jebloskan 4 Mantan Anggota DPRD Jambi ke Lapas

NEWS | 40 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings