Logo BeritaSatu

DPR: Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura Melalui UU, Bukan Perpres

Jumat, 18 Februari 2022 | 20:23 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyatakan, perjanjian flight information region (FIR) dengan Singapura harus diratifikasi melalui undang-undang dan persetujuan DPR. Christina menilai langkah pemerintah untuk meratifikasi perjanjian FIR dengan Singapura melalui perpres kurang tepat. Hal ini karena perjanjian FIR tidak hanya mengatur hal teknis, tetapi juga terkait erat dengan kedaulatan.

"Kami berpendapat FIR walaupun mengatur hal teknis, juga terkait erat dengan kedaulatan dan karenanya membutuhkan persetujuan DPR dalam pengesahannya. Tidak tepat ratifikasi melalui Perpres," kata Christina di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Dijelaskan Christina, Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur jenis-jenis perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang dan membutuhkan persetujuan DPR.

"Perjanjian-perjanjian tersebut ditentukan berdasarkan materi yang diaturnya dan bukan nama atau nomenklaturnya," kata Christina.

Tak hanya itu, lanjut Christina, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13 Tahun 2018 telah memutuskan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian dalam Pasal 10 itu saja yang membutuhkan persetujuan DPR.

"Apalagi sampai saat ini pemerintah belum pernah menjelaskan secara transparan dan komprehensif kepada DPR apa yang menjadi alasan pendelegasian kembali pengelolaan FIR pada Singapura untuk ketinggian 0-37.000 kaki pasca penandatanganan perjanjian. Ini kami di DPR perlu kejelasan," jelas Christina.

Dia menambahkan, Komisi I DPR menyambut baik keberhasilan pemerintah dalam mengambil pengendalian FIR dari Singapura. Namun, kata dia, DPR mempertanyakan soal pendelegasian pengelolaan FIR tersebut kepada Singapura.

"Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, terlebih Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga Indonesia paling lambat tahun 2024. Jadi banyak sekali hal butuh penjelasan dari pemerintah. Dan karena itu tidak bisa serta merta terbit perpres tanpa melibatkan proses di DPR yang adalah representasi rakyat," tegas Christina.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jaga Imunitas, Vaksinasi Covid-19 Akan Dilakukan Rutin

Program vaksinasi Covid-19 ke depannya kemungkinan akan menjadi vaksinasi rutin seperti vaksin meningitis atau lainnya.

NEWS | 3 Juli 2022

Menkes Ungkap Kendala Laju Vaksinasi Booster Covid-19

Menteri Kesehatan mengungkapkan kendala yang terjadi terkait vaksinasi booster Covid-19 yang dihadapi pada saat ini.

NEWS | 3 Juli 2022

HUT Ke-76 Bhayangkara, KBPP Polri Berbagi Kebahagiaan

KBPP Polri berbagi kebahagiaan kepada masyarakat dan mengajak untuk memasyarakatkan gerakan hidup sehat serta peduli terhadap lingkungan hidup.

NEWS | 3 Juli 2022

169,1 Juta Orang Sudah Terima Vaksinasi Dosis Lengkap

Sebanyak 169.117.557 orang di Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap (dosis pertama dan kedua).  

NEWS | 3 Juli 2022

Rebahan di Tanggul, Pemuda Ini Tenggelam di Kali Jodo

Ericko Ramadan Fadillah tenggelam di Kali Jodo, kawasan Teluk Intan, Penjaringan setelah yang bersangkutan terjatuh saat rebahan di atas tanggul kali itu.

NEWS | 3 Juli 2022

Gelar Diskusi, PDIP Ajak Anak Muda Kenali Sejarah Bung Karno

PDIP terus dorong anak muda mengenal sejarah Bung Karno, salah satunya melalui karya seni arsitekturnya.

NEWS | 3 Juli 2022

Kemenkes Akan Izinkan Penggunaan Ganja Medis untuk Riset

Kemenkes akan mengeluarkan izin penggunaan ganja medis untuk penelitian atau digunakan untuk riset.

NEWS | 3 Juli 2022

Penutupan Sementara Tebet Eco Park Diperpanjang

Selain masih ada perbaikan, Tebet Eco Park juga dilakukan penanaman kembali rumput dan tanaman hias.

NEWS | 3 Juli 2022

Puncak BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Minggu Ketiga Juli

Puncak kasus Covid-19 akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 diperkirakan terjadi pada minggu kedua dan ketiga Juli 2022.

NEWS | 3 Juli 2022

Menkes: Tiap Bulan, 1 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa

Setiap bulan, sekitar sejuta vaksin Covid-19 yang mengalami kedaluwarsa atau sudah lewat masa berlakunya.

NEWS | 3 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bahagianya Apriyani/Fadia Juara Malaysia Open 2022

Bahagianya Apriyani/Fadia Juara Malaysia Open 2022

SPORT | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings