Logo BeritaSatu

Refly Harun Ajak Masyarakat Tolak Presidential Threshold

Kamis, 2 Desember 2021 | 22:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengajak masyarakat menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Refly menilai presidential threshold merusak kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

"Kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold 0 (persen)," kata Refly Harun melalui siaran video yang ditayangkan dalam diskusi Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) yang dikutip Kamis, (2/12/2021).

Refly mendorong presidential threshold dihapus. Dikatakan, presidential threshold membuat demokrasi dibajak para pemodal untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Karena presidential threshold hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Refly menjelaskan maksud dari pemilihan presiden secara langsung adalah pesta demokrasi rakyat dengan menghadirkan calon sebanyak-banyaknya. Menurutnya, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Dan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengadukan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945," katanya.

Sementara itu, anggota DPD Tamsil Linrung, mengatakan presidential threshold hanya memunggungi demokrasi. Menurutnya, keberadaan presidential threshold tidak bisa mewujudkan demokrasi yang ideal.

Tamsil juga mengutip Pasal 6A UUD 1945 yang menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun dia mengatakan ada aturan terkait ambang batas pencalonan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tapi ternyata ada lagi UU yang dibuat yang mengatur turunan dari pasal ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan ambang batas pencalonan," kata Tamsil.

Tamsil mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review untuk mendorong dihapusnya presidential threshold pada Desember ini.

"Kami memang mendorong supaya langkah yang kami lakukan judicial review, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan. Bulan Desember ini kami akan ajukan supaya kita menghapus presidential threshold," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadapi Potensi Gempa, BNPB: Fasum dan Fasos Perlu Diperkuat

BNPB) mengimbau agar fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perlu diperkuat untuk menghadapi potensi gempa.

NEWS | 6 Desember 2022

Erupsi Semeru, PLN Salurkan Bantuan Logistik dan Layanan Kesehatan

PLN menyalurkan bantuan logistik dan layanan kesehatan kepada warga yang terdampak bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru.

NEWS | 6 Desember 2022

Bangun Rumah Relokasi Korban Gempa Cianjur, PUPR Galang Dana CSR

Kementerian PUPR menggalang dana corporate social responsibility (CSR) untuk membangun rumah relokasi tahan gempa bagi warga korban Gempa Cianjur.

NEWS | 6 Desember 2022

Menkes Ingatkan Orang Tua Pentingnya Imunisasi Polio

Menkes mengingatkan kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi polio guna mencegah terjadinya lumpuh kayu terhadap anak.

NEWS | 6 Desember 2022

Ruko Bekas Holywings Tanjung Duren Jakbar Kebakaran

Ruko bekas Holywings Tanjung Duren, Jakbar, kebakaran. Eks Holywings itu kini berganti nama menjadi Helens.

NEWS | 5 Desember 2022

Sabtu Menikah, Ini Prosesi Perkawinan Kaesang-Erina

Sejumlah rangkaian acara jelang acara akad nikah akan dijalani Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono dengan rangkaian tradisi pernikahan adat Jawa.

NEWS | 5 Desember 2022

Ricky Tak Dengar Ferdy Sambo Perintahkan Tembak Brigadir J, Bharada E: Terserah

Bharada E menyatakan terserah saat merespons Ricky Rizal yang menyatakan tidak dengar perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J.

NEWS | 5 Desember 2022

Ricky Rizal Jelaskan Kronologi Penembakan Brigadir J

Ricky Rizal, menjelaskan kronologi penembakan Brigadir J berdasarkan sudut pandangnya saat menjalani sidang di PN Jaksel.

NEWS | 5 Desember 2022

Polisi Temukan Penyebab Kematian Satu Keluarga Tewas

Penyidik bersama tim gabungan ahli kedokteran forensik hingga laboratorium forensik telah mengetahui penyebab kematian satu keluarga di Kalideres tersebut.

NEWS | 5 Desember 2022

Jokowi Ungkap Kaesang Tengah Jalani Pingitan

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa putra bungsunya, Kaesang Pangarep tengah menjalani masa pingitan jelang pernikahannya dengan Erina Gudono

NEWS | 5 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ruko Bekas Holywings Tanjung Duren Jakbar Kebakaran

Ruko Bekas Holywings Tanjung Duren Jakbar Kebakaran

NEWS | 43 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE