Logo BeritaSatu

Ketua DPD RI Berharap Persoalan Tol Cisumdawu Selesai Akhir November

Jumat, 8 Oktober 2021 | 07:24 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti turut memberikan perhatian terhadap masalah pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

La Nyalla meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) merampungkan masalah tersebut akhir November 2021.

Hal disampaikan La Nyalla dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kempupera, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Dalam pertemuan itu, La Nyalla didampingi Senator Jawa Barat Eni Sumarni, dan Deputi Administrasi Lalu Niqman Zakir.

Hadir juga dalam pertemuan itu Azis Zulfikar (Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jabar), Dalu Agung Darmawan (Kepala Kanwil BPN Jabar), Bambang Kustiantoro (PLT. Asisten Sekda Kabupaten Sumedang), Andreas Tommy (Sekjen LSM Perkara) dan para warga terdampak.

Pertemuan dilakukan menyusul aduan 521 Kepala Keluarga di lima desa yakni Desa Ciherang, Pamekaran, Sirnamulya, Margaluyu, dan Girimukti di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka adalah pemilik objek tanah, tanaman, dan bangunan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

"Dalam seminggu ini, tim PUPR, BPN dan pihak terkait harus sudah bergerak. Verifikasi ulang data-datanya. Harus fokus dan konsen, jangan jadi sambilan. Karena ini berkaitan nasib ratusan warga yang terdampak selama bertahun-tahun," kata La Nyalla.

"DPD berharap kesepakatan yang sudah ditandatangani untuk segera diimplementasikan, sehingga pembangunan tol kembali berjalan sesuai target. Warga terdampak yang dirugikan kembali tersenyum," imbuhnya.

Dalam rapat koordinasi, didapat kesepakatan antara lain para pihak bersepakat mengedepankan musyawarah mufakat dan memakai pendekatan humanis dalam menentukan besarnya ganti untung bagi masyarakat terdampak.

Kempupera diminta untuk melakukan koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk melakukan verifikasi ulang data sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Pembahasan ini akan langsung ditindaklanjuti Ketua DPD. Dan saya minta diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir November tahun ini," imbuhnya.

Ada beberapa pokok masalah yang diadukan ke DPD oleh ratusan warga itu. Pertama, realisasi pola penggantian yang tidak sesuai dengan paradigma ganti untung, dimana sebaliknya warga merasa sangat dirugikan.

Kedua sudah dilakukannya eksekusi terhadap lahan dan rumah padahal belum ada persetujuan penggantian dana oleh warga. Selanjutnya luas objek tanah yang diukur oleh petugas BPN tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT - PBB.

Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni mengatakan, DPD menginisiasi pertemuan sebagai upaya membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengganti bagi warga terdampak. Juga untuk memastikan kelancaran dan percepatan pembangunan jalan tol Cisumdawu.

"DPD RI pada intinya mendukung pembangunan jalan tol sebagai bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Tetapi DPD RI mempunyai tugas mengawasi dan memastikan kepentingan daerah dapat terakomodasi. Termasuk kita menjembatani permasalahan masyarakat seperti ini," ujarnya.

Koordinator warga terdampak, Dadan Darmawan, menyatakan bahwa pembayaran terhadap objek lahan dan tanah tidak prosedural. Banyak hal yang dilanggar, seperti sosialisasi dan pengukuran tanah. Bahkan terkesan warga yang dipaksa untuk pasrah.

"Harganya tidak wajar. Ini proyek di tahun 2010. Hanya dihargai per meter Rp 12.500. Padahal seharusnya tahun itu rata-rata Rp 58.000 per meter. Itu masih bagus, ada yang sudah dieksekusi padahal belum dibayar," katanya.

Dijelaskan Dadan, masyarakat mendukung proyek pemerintah, namun harus dipikirkan juga warga yang terdampak. Diberikan haknya sesuai aturan dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Fakta di lapangan apa yang disampaikan presiden terkait ganti untung itu jauh sekali. Kita malah rugi. Kemudian jangan juga masyarakat digiring ke pengadilan. Yang tidak setuju masuk ranah pengadilan. Karena kita pasti kalah dan kalah. Akhirnya harus menuruti harga yang ditetapkan, dan itu jauh dari harga yang semestinya," ujar Dadan.

Sementara itu Dirjen Jalan Bebas Hambatan Kempupera Budi Harimawan S menyampaikan bahwa pihaknya dalam setiap proyek selalu melakukan sosialisasi, pendataan, penetapan lokasi, musyawarah dan validasi dengan BPN.

"Pada prinsipnya kita harus tunduk pada aturan yang berlaku. Karena dana yang kita bayarkan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Sepengetahuan kami sudah dibayarkan semua. Dan memang untuk yang tidak puas kami akhirnya berperkara di pengadilan," ujarnya.

Solusi yang bijak dikemukakan oleh Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/ BPN Embun Sari yang hadir via zoom meeting. Embun Sari sepakat membuka lagi data-data lama karena sudah sejak tahun 2010.

"BPN dan pihak terkait akan menyisir lagi satu persatu. Kita akan verifikasi by name by address sehingga benar-benar tepat. Kita juga tidak berharap ada warga yang dirugikan terkait proyek-proyek pemerintah," katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Korban Meninggal Gempa Cianjur Tetap 334 Orang

Basarnas pada hari Rabu (7/12/2022) tidak berhasil menemukan tambahan korban jiwa gempa Cianjur.

NEWS | 8 Desember 2022

Kaesang Pangarep Ikuti Wilujengan Jelang Pernikahan

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang akan menikah dengan Erina Gudono, menjalani tradisi wilujengan.

NEWS | 8 Desember 2022

Top 5 News: Bom Bandung hingga Meninggalnya Lord Rangga

Kabar soal pelaku peledakan Mapolsek Astana Anyar Rabu (7/12/2022) pagi, terekam kamera CCTV membawa dua bungkusan menjadi berita terpopuler.

NEWS | 8 Desember 2022

Ini Rekonstruksi Detik-detik Rudolf Bunuh Icha di Apartemen

Polisi menggelar rekonstruksi detik-detik Christian Rudolf Tobing (36) membunuh temannya sendiri Ade Yunia Rizabian (36) alias Icha di apartemen. 

NEWS | 8 Desember 2022

Pemkot San Francisco Selidiki Kamar Tidur Darurat di Markas Twitter

Pemkot San Francisco baru-baru ini mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki keluhan bahwa Twitter telah membuat kamar tidur darurat di markas pusatnya.

NEWS | 8 Desember 2022

Buwas: Tak Mudah Impor Beras di Tengah Krisis Pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan, tidak mudah untuk impor beras saat krisis pangan melanda banyak negara. 

NEWS | 8 Desember 2022

Majalah Time Nobatkan Zelensky Person of the Year 2022

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "Person of the Year" tahun 2022 pada Rabu (7/12/2022).

NEWS | 8 Desember 2022

Ganjar Minta Pemerintah Desa di Pati Buat Program Antikorupsi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pemerintah desa di Kabupaten Pati membuat program antikorupsi dengan pendampingan dari inspektorat.

NEWS | 8 Desember 2022

Tiba di Gedung KPK, Bupati Bangkalan Ra Latif Jalani Pemeriksaan

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif, tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan tiba di Gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

NEWS | 8 Desember 2022

Begini Rute Bus Tamu Undangan Pernikahan Kaesang di Solo

Polda Jateng melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Minggu (7/12/2022).

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
IHSG Masih Tertekan, Ini 7 Saham Rekomendasi Yugen Sekuritas

IHSG Masih Tertekan, Ini 7 Saham Rekomendasi Yugen Sekuritas

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE