Logo BeritaSatu

KPK Setor Rp 500 Juta ke Kas Negara dari Pembayaran Denda Eks Mensos Juliari

Jumat, 24 September 2021 | 17:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda senilai Rp500 juta yang dibayarkan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke kas negara. Juliari diketahui dihukum Rp 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp500 juta ke kas negara dari Terpidana Juliari P Batubara," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (24/9).

KPK sebelumnya telah mengeksekusi Juliari ke Lapas Tangerang, Banten, pada Rabu (22/9/2021). Di lapas itu, Juliari bakal menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dikurangi masa penahanan.

Selain pidana penjara dan denda, Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Harta benda Juliari akan disita untuk dilelang jika tak kunjung membayar uang pengganti tersebut dalam rentang waktu sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Jika harta benda Juliari tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Dikatakan Ali, pihaknya juga bakal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada Juliari.

"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," ucapnya.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari berupa pencabutan hak politik selama empat tahun usai menjalani pidana pokok.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Juliari. Selain itu, majelis hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar subsider dua tahun dan pencabutan hak politik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek secara bersama-sama dan berlanjut.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Juliari lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut KPK yang menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberangkatkan, majelis hakim menilai Juliari tidak berjiwa kesatria karena tidak mengakui perbuatannya dan bahkan menyangkal telah menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek selama proses persidangan perkara tersebut.

Selain tidak berjiwa kesatria, majelis hakim menyebutkan, hal yang memberatkan hukuman Juliari lainnya, yakni tindak pidana korupsi ini dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19.

Sementara itu, untuk hal meringankan, Juliari disebut belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Hakim juga menilai Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Menurut hakim, Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Juliari juga dinilai hakim menjalani persidangan secara tertib.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

BPBD Garut memastikan belum tercatat ada kerusakan bangunan atau rumah warga akibat gempa Garut yang berkekuatan 6,1 magnitudo, Sabtu (3/12/2022).

NEWS | 3 Desember 2022

Legislator PDIP Malas Turun ke Tengah Rakyat Tak Akan Diusung Caleg

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader PDIP yang menjadi anggota DPR dan DPRD agar turun ke tengah rakyat.

NEWS | 3 Desember 2022

Asosiasi Dai Bantah Bencana Terjadi Karena Tak Terapkan Sistem Khilafah

Asosiasi Dai membantah pandangan kelompok radikal yang menyebut bahwa bencana alam yang terjadi di Tanah Air akibat tidak diterapkan sistem khilafah.

NEWS | 3 Desember 2022

Dinsos DKI Jakarta Ungkap Dukungan Fasilitas untuk Disabilitas

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada para disabilitas.

NEWS | 3 Desember 2022

Adian: Suara Rakyat Tak Perlu Dibayar dengan Uang dalam Amplop

Adian Napitupulu mengingatkan para anggota dan kader PDIP tidak menjadikan rakyat sekadar objek jual beli suara saat pemilu.

NEWS | 3 Desember 2022

Pengamanan Pernikahan Kaesang-Erina, Polisi Siagakan 2.188 Personel

Polda Jateng menyiagakan sebanyak 2.188 personel untuk pengamanan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

NEWS | 3 Desember 2022

MK Larang Eks Koruptor Nyaleg, KPU Konsultasi dengan DPR

KPU tengah mengkaji putusan MK yang melarang eks koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

NEWS | 3 Desember 2022

Instruksi Penting PDIP bagi Kader Terkait Kemenangan Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan instruksi penting kepada para kadernya, khususnya tiga pilar partai.

NEWS | 3 Desember 2022

Jelang Nataru, IDI Imbau Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Ketua Umum PB IDI Dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

NEWS | 3 Desember 2022

PKB Dorong Karyawan Startup Bentuk Serikat Pekerja Imbas Marak PHK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak karyawan-karyawan startup segera membentuk serikat pekerja.

NEWS | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE