Logo BeritaSatu

Besok, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Putusan Perkara Suap Bansos

Minggu, 22 Agustus 2021 | 19:27 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara akan menjalani sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (23/8/2021) besok. Rencananya sidang vonis tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB.

"Ketua Majelis Hakim yang sekaligus sebagai Ketua PN Jakarta Pusat, Bapak M. Damis, Insya Allah besok Senin, 23 Agustus 2021, agenda persidangan rerdakwa Juliari Batubara adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diperkirakan jam 10.00 WIB," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Bambang Nurcahyo dalam keterangannya, Minggu (22/8/2021).

Diberitakan, jaksa penuntut KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Juliari Peter Batubara. Jaksa meyakini Juliari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Apabila Juliari tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Juliari dihukum pidana badan selama dua tahun. Tak hanya itu, jaksa pun menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik Juliari selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam menyusun tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Juliari tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak hanya itu, Jaksa menilai keterangan Juliari berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Apalagi, tindak pidana ini dilakukan Juliari saat kondisi darurat pandemi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Juliari belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap dengan total sebesar Rp32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Legislator PDIP Malas Turun ke Tengah Rakyat Tak Akan Diusung Caleg

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader PDIP yang menjadi anggota DPR dan DPRD agar turun ke tengah rakyat.

NEWS | 3 Desember 2022

Asosiasi Dai Bantah Bencana Terjadi Karena Tak Terapkan Sistem Khilafah

Asosiasi Dai membantah pandangan kelompok radikal yang menyebut bahwa bencana alam yang terjadi di Tanah Air akibat tidak diterapkan sistem khilafah.

NEWS | 3 Desember 2022

Dinsos DKI Jakarta Ungkap Dukungan Fasilitas untuk Disabilitas

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada para disabilitas.

NEWS | 3 Desember 2022

Adian: Suara Rakyat Tak Perlu Dibayar dengan Uang dalam Amplop

Adian Napitupulu mengingatkan para anggota dan kader PDIP tidak menjadikan rakyat sekadar objek jual beli suara saat pemilu.

NEWS | 3 Desember 2022

Pengamanan Pernikahan Kaesang-Erina, Polisi Siagakan 2.188 Personel

Polda Jateng menyiagakan sebanyak 2.188 personel untuk pengamanan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

NEWS | 3 Desember 2022

MK Larang Eks Koruptor Nyaleg, KPU Konsultasi dengan DPR

KPU tengah mengkaji putusan MK yang melarang eks koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

NEWS | 3 Desember 2022

Instruksi Penting PDIP bagi Kader Terkait Kemenangan Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan instruksi penting kepada para kadernya, khususnya tiga pilar partai.

NEWS | 3 Desember 2022

Jelang Nataru, IDI Imbau Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Ketua Umum PB IDI Dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

NEWS | 3 Desember 2022

PKB Dorong Karyawan Startup Bentuk Serikat Pekerja Imbas Marak PHK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak karyawan-karyawan startup segera membentuk serikat pekerja.

NEWS | 3 Desember 2022

Kasad Bakal Perintahkan Jajaran Tonton Film Tegar, Ada Apa?

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan akan memerintahkan jajaran TNI AD untuk menonton film Tegar.

NEWS | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Legislator PDIP Malas Turun ke Tengah Rakyat Tak Akan Diusung Caleg

Legislator PDIP Malas Turun ke Tengah Rakyat Tak Akan Diusung Caleg

NEWS | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE