Logo BeritaSatu

TNI dan Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Gubernur, Muzani: Komitmen Reformasi

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:16 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan anggota TNI dan Polri aktif dilarang menjadi penjabat (pj) gubernur. Merespons itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani menyebut pernyataan Jokowi sebagai bentuk komitmen terhadap semangat Reformasi.

“Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari Reformasi. Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi, menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia,” kata Muzani, Jumat (21/1/2022).

Menurut Muzani, kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan keputusan presiden melarang anggota TNI dan Polri aktif menjadi pj gubernur sepatutnya diapresiasi. Hal tersebut dinilai penting dan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

“Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila pj dijabat oleh TNI dan Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI dan Polri,” ujar sekretaris jenderal Gerindra ini.

Di sisi lain, Muzani mengatakan Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

“Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” kata Muzani.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, melarang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pj gubernur.

“Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (gubernur), UU-nya tidak memungkinkan,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Letakkan Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Universal

memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni,MPR-Institut Filsafat Pancasila mengadakan sarasehan bertajuk Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan relevansinya

NEWS | 26 Mei 2022

Bahas Rusia-Ukraina, GMKI Adakan Webinar Internasional

GMKI akan melaksanakan webinar internasional pada Jumat. Tema yang akan dibahas adalah terkait konflik Rusia dan Ukraina.

NEWS | 26 Mei 2022

Cegah PMK di Lampung, Apkasi Setop Pasokan Sapi dari Luar Daerah

Mencegah merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Lampung, Apkasi sepakat menyetop pasokan sapi dari luar daerah.

NEWS | 26 Mei 2022

Puan: Saatnya Kaum Perempuan Lebih Berperan dalam Politik

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan sudah saatnya kini kaum perempuan lebih berperan dalam bidang politik.

NEWS | 26 Mei 2022

Pemkab Bogor Telusuri Asal Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi

Jumlah sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, sudah mencapai 14 ekor.

NEWS | 26 Mei 2022

Saran Guru Besar Unpad soal Polemik Penjabat Kepala Daerah

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi berharap agar polemik penunjukan penjabat kepala daerah dapat dihentikan.

NEWS | 26 Mei 2022

Biotek Farmasi Hadirkan Keunggulan Bioteknologi Originator

Biotek Farmasi hadirkan keunggulan produk bahan olahan bioteknologi originator yang mempunyai efikasi dan keamanan terbaik di dunia.

NEWS | 26 Mei 2022

2 Warga Jepang Meninggal Selama Lockdown di Shanghai

2 warga Jepang meninggal dunia di Shanghai, Tiongkok, selama masa penguncian wilayah (lockdown) Covid-19 sejak akhir Maret lalu.

NEWS | 26 Mei 2022

Warga Jakarta dan Relawan Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

Relawan Sahabat Ganjar dan warga DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

NEWS | 26 Mei 2022

Panitia: Biaya Penyelenggaraan Formula E Jakarta Rp 130 M

Panitia penyelenggara Formula E Jakarta menyebutkan, biaya pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu mencapai kisaran Rp 120 miliar hingga Rp 130 miliar

NEWS | 26 Mei 2022


TAG POPULER

# Adik Jokowi Menikah


# Yeremia Rambitan


# Joe Biden


# Alex Noerdin


# KRL


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Puan: Saatnya Kaum Perempuan Lebih Berperan dalam Politik

Puan: Saatnya Kaum Perempuan Lebih Berperan dalam Politik

NEWS | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings