Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kuasa Hukum Nilai Heru Hidayat Tak Dapat Dituntut Mati

Senin, 6 Desember 2021 | 23:37 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati. Jaksa meyakini Komisaris Utama PT Trada Alam Minera itu terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Menanggapi tuntutan jaksa, Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut dengan hukuman mati. Bahkan, Kresna menyebut tuntutan mati terhadap Heru Hidayat berlebihan dan menyalahi aturan.

Dikatakan, ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam UU Tipikor. Sementara, dalam surat dakwaan Heru Hidayat, jaksa tidak menyertakan pasal tersebut.

"Dalam Dakwaannya JPU mendakwa Heru Hidayat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Sehingga bagaimana mungkin JPU menuntut Heru Hidayat di luar pasal yang ada di dakwaan. Tuntutan di luar dakwaan ini kan jelas tidak sesuai aturan, berlebihan, dan di luar wewenang JPU atau bisa dianggap abuse of power," kata Kresna dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).

Selain itu, Kresna mengatakan, ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memiliki sejumlah syarat atau keadaan tertentu yang tercantum dalam penjelasan pasal. Beberapa di antaranya, ketika negara dalam keadaan bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana.

"Di mana dalam perkara Heru Hidayat, syarat dan kondisi tersebut tidak ada. Dari awal surat dakwaan tentunya JPU sudah menyadari tidak mungkin menerapkan pasal 2 ayat (2) ini kepada Heru Hidayat, makanya JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat (2) UU tipikor ke dalam dakwaannya, kenapa sekarang tiba-tiba dalam tuntutannya malah menuntut mati," katanya.

Kresna juga membantah alasan jaksa menuntut Heru dihukum mati karena merupakan pengulangan tindak pidana. Dikatakan, dalam KUHP, pengertian dari pengulangan tindak pidana, orangnya harus dihukum dulu, baru kemudian melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara ini, tempus perkara Asabri yang didakwakan jaksa adalah periode 2012-2019 atau sebelum Heru Hidayat dihukum atas perkara korupsi Jiwasraya.

"Sehingga jelas ini bukan pengulangan tindak pidana," katanya.

Selain itu, Kresna menilai dari fakta persidangan sejauh ini, tidak ada bukti yang menyatakan Heru Hidayat menerima aliran uang Rp 12 triliun lebih sebagaimana didakwakan jaksa. Heru Hidayat juga disebut Kresna tidak terbukti memberikan sesuatu apapun kepada pejabat Asabri.

"Selain itu menurut kami unsur kerugian negara juga tidak terbukti karena sampai saat ini Asabri masih memiliki saham-saham dan unit penyertaan dalam reksadana serta BPK tidak pernah menghitung keuntungan yang pernah diperoleh Asabri dalam penjualan saham periode 2012-2019, sehingga jelas tidak terbukti perbuatan yang didakwakan oleh JPU," katanya.

Dikatakan, proses persidangan merupakan upaya menegakkan hukum dan mencari keadilan. Proses persidangan, katanya, bukan panggung untuk mencari nama atau sensasi. Menurutnya, tuntutan yang di luar dakwaan ini telah menciderai rasa keadilan, terutama terhadap kliennya.

"Kami sangat meyakini dan berharap majelis hakim yang mulia tidak akan bertindak seperti JPU dalam membuat putusan yang di luar dakwaaan. Sebab dalam KUHAP jelas diatur majelis hakim dalam membuat putusan adalah berdasarkan dakwaan, yaitu dakwaan terbukti atau tidak terbukti. Tentunya nanti dalam pembelaan kami, semua kejanggalan dan keanehan dalam perkara ini akan kami ungkap," katanya.

Diberitakan, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menutut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman mati terhadap Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Jaksa meyakini Heru terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Tak hanya hukuman mati, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru Hidayat berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 12,64 triliun paling lama sebulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika dalam tenggat waktu tersebut, Heru Hidayat tak kunjung membayar uang pengganti, jaksa akan menyita harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Selain itu perbuatan Heru Hidayat tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Heru Hidayat merugikan keuangan negara yang mencapai belasan triliun, sedangkan penyitaan aset-asetnya hanya Rp2,434 triliun. Heru juga terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,807 triliun.

Jaksa menilai terdapat sejumlah hal yang meringankan. Namun, jaksa menilai hal meringankan itu tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara sehingga patut dikesampingkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Lolos dari Hukuman Mati, Heru Hidayat Divonis Nihil di Perkara Korupsi Asabri

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat lolos dari hukuman mati karena divonis pidana nihil dalam perkara dugaan korupsi Asabri. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Plt Gubernur Lemhannas Ajak Peserta PPRA 63 Jadi Pemimpin Berkarakter

Plt Gubernur Lemhannas, Marsdya TNI Wieko Syofyan meminta peserta PPRA 63 Lemhannas menjadi pemimpin dengan karakter kebangsaan yang kuat.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Alissa Wahid: Tak Boleh Ambil Hak Beragama Orang Lain

Alissa Wahid mengatakan, tidak boleh mengambil hak beragama orang lain dan memaksakan ajaran agamanya.

NASIONAL | 18 Januari 2022

KPK Sita Aset Bupati HSU Senilai Belasan Miliar Rupiah Terkait Pencucian Uang

KPK menyita aset milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid bernilai belasan miliar rupiah karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang

NASIONAL | 18 Januari 2022

Forum Rembuk Rakyat Kalimantan Sambut Ibu Kota Nusantara

Decky menyatakan pihaknya mendukung nama IKN baru, yakni Nusantara.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Napi Seumur Hidup Lakukan Penipuan dengan Modus Jadi Polisi

Pelaku dalam aksinya dibantu dua tersangka lainnya, yang merupakan mantan narapidana.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Ahli: Penembakan 4 Anggota FPI Tak Salahi Prosedur

Penembakan empat anggota FPI yang dilakukan oleh dua polisi tidak menyalahi prosedur. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Ini Detail Aturan PPKM Level 2 di Jawa dan Bali

Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2022 tentang PPKM level 2 Jawa dan Bali mengatur hal teknis terkait kegiatan warga masyarakat. Berikut detailnya.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Tiba di Kediaman Ketua DPD, AHY Didampingi Petinggi Demokrat

AHY diketahui turut didampingi oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Peneliti BRIN: Potensi Gempa Bumi Megathrust Selat Sunda Capai M 8,7

BRIN menyatakan, gempa Banten yang belum lama terjadi kembali mengingatkan akan adanya potensi gempa bumi megathrust Selat Sunda yang mencapai magnitudo 8,7

NASIONAL | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# Nusantara


# Vaksinasi Covid-19


# Nur Afifah Balqis


# Shin Tae-yong


# Covid-19 Meningkat



TERKINI
Kepala Otorita IKN Nusantara Dipilih Presiden Tanpa Fit and Proper Test

Kepala Otorita IKN Nusantara Dipilih Presiden Tanpa Fit and Proper Test

POLITIK | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings