Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Senin, 6 Desember 2021 | 23:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman mati terhadap Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Jaksa meyakini Heru terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

"Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung saat membacakan surat tuntutan terhadap Heru Hidayat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/12/2021).

Tak hanya hukuman mati, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru Hidayat berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 12,64 triliun paling lama sebulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika dalam tenggat waktu tersebut, Heru Hidayat tak kunjung membayar uang pengganti, jaksa akan menyita harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Selain itu perbuatan Heru Hidayat tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp2,434 triliun; terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,807 triliun," kata jaksa.

Jaksa menilai terdapat sejumlah hal yang meringankan. Namun, jaksa menilai hal meringankan itu tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara mencapai belasan triliun.

"Hal yang meringankan, meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, tapi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa sehingga hal-hal tersebut patut dikesampingkan," kata jaksa.

"Meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa namun, hal-hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu hal-hal tersebut patutlah dikesampingkan," tegas jaksa.

Dalam perkara ini, PT. Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen dengan rincian untuk dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri bahwa PT Asabri harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan layer 2 atau layer 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi.

Saham-saham berisiko tinggi itu antara lain adalah saham LCGP (PT. Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT. Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012 dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk).

Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama-sama dengan Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT Asabri dalam investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya.

Pertemuan itu dihadiri beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat dan 15 manajer investasi lainnya.

Pada sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaja dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto untuk bekerja sama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) dengan cara akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk di-subscription atau redemption melalui Joko Hartono Tirto.

Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya untuk memindahkan saham-saham PT. Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Besok hingga Jumat Ini, Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jabodetabek

Wilayah Jabodetabek perlu mewaspadai terjadinya peningkatan curah hujan 3 hari ke depan yakni Rabu (19/1/2022) hingga Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 18 Januari 2022

Majelis Hakim Beberkan Alasan Tidak Vonis Mati Heru Hidayat di Perkara Asabri

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat dalam perkara dugaan korupsi Asabri.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Korupsi di Jasindo, Kiagus Emil Dihukum 4 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor menghukum pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain empat tahun penjara dalam kasus korupsi PT Jasindo.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Coba Tabrak Petugas, Pencuri Kabel Telkom Ditembak Mati

Seorang anggota komplotan pencuri kabel bawah tanah milik PT Telkom ditembak mati setelah berusaha menabrak petugas.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Polri Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean

Kepolisian belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari Ferdinand Hutahaean (FH).

NASIONAL | 18 Januari 2022

Korupsi Asabri, Heru Hidayat Diwajibkan Bayar Rp 12,6 Triliun

Pengadilan Tipikor Jakarta mewajibkan Heru Hidayat membayar uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun terkait perkara dugaan korupsi PT Asabri. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Kepala Bappenas: IKN Nusantara Tak Dibangun Seperti Lampu Aladin

Menurut Suharso, membangun kota tidak seperti lampu Aladin yang tiba-tiba jadi, tetapi harus memiliki perencanaan yang matang dan terukur.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Lolos dari Hukuman Mati, Heru Hidayat Divonis Nihil di Perkara Korupsi Asabri

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat lolos dari hukuman mati karena divonis pidana nihil dalam perkara dugaan korupsi Asabri. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Plt Gubernur Lemhannas Ajak Peserta PPRA 63 Jadi Pemimpin Berkarakter

Plt Gubernur Lemhannas, Marsdya TNI Wieko Syofyan meminta peserta PPRA 63 Lemhannas menjadi pemimpin dengan karakter kebangsaan yang kuat.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Alissa Wahid: Tak Boleh Ambil Hak Beragama Orang Lain

Alissa Wahid mengatakan, tidak boleh mengambil hak beragama orang lain dan memaksakan ajaran agamanya.

NASIONAL | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# Nusantara


# Vaksinasi Covid-19


# Nur Afifah Balqis


# Shin Tae-yong


# Covid-19 Meningkat



TERKINI
Sentra Vaksinasi di Stadion Patriot Bekasi Layani Booster

Sentra Vaksinasi di Stadion Patriot Bekasi Layani Booster

MEGAPOLITAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings