Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Senin, 29 November 2021 | 11:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK menyiapkan bantahan atas permohonan kasasi tersebut yang dituangkan dalam kontramemori kasasi.

"Tim jaksa akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

KPK meyakini independensi dan profesionalitas majelis hakim MA, yang akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum. Salah satu aspeknya adalah korupsi sebagai extraordinary telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," kata Ali.

Diketahui Edhy Prabowo mengajukan kasas atas vonis Pengadilan Tinggi (PT) DKI dalam perkara dugaan pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur. PT DKI memperberat hukuman Edhy menjadi 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menghukum Edhy Prabowo 5 tahun pidana penjara.

Dengan pengajuan kasasi ini perkara suap benur yang menjerat Edhy belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Dengan demikian perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo tersebut saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap," katanya.

Diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur.

PT DKI menjatuhkan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. Hukuman itu lebih berat empat tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Edhy Prabowo 5 tahun pidana penjara.

Selain pidana pokok, PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edhy berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,6 miliar dan US$ 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang pengganti itu harus dibayar Edhy dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar dalam rentang waktu tersebut, maka harta benda Edhy akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti. Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Tak hanya uang pengganti, majelis hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik selama tiga tahun sejak Edhy selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edhy berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan uang sejumlah US$ 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Edhy akan disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan Edhy terbukti menerima suap US$ 77.000 dan Rp 24.625.587.250 untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster atau benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Tersangka Suap Penanganan Perkara

KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Tiga Faktor Ini Penyebab Kerusakan Bangunan Akibat Gempa Banten

Ada tiga faktor penyebab kerusakan bangunan yang terjadi akibat gempa Banten.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Gus Yahya-Nadiem Sepakat Perangi Intoleran, Pelecehan, dan Perundungan

Gus Yahya bersama Nadiem Anwar Makarim sepakat memerangi intoleran, pelecehan seksual dan perundungan.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Antisipasi Omicron, Bandung Kembali Terapkan Random Test Covid-19

Pemerintah Kota Bandung menerapkan kembali random test Covid-19 secara acak kepada siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Itong Isnaeni Tiba di KPK

Hakim PN Surabaya yang terjerat OTT oleh KPK Itong Isnaeni Hidayat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022) malam

NASIONAL | 20 Januari 2022

PTM 100% untuk Jaga Kualitas Capaian Pembelajaran

Pembelajaran tatap muka (PTM) dimaksudkan untuk menjaga kualitas capaian pembelajaran di seluruh sekolah setelah sebelumnya cukup lama diberlakukan PJJ

NASIONAL | 20 Januari 2022

KPK Masih Hitung Jumlah Uang yang Disita dari OTT Hakim PN Surabaya

Jumlah uang yang diamankan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) hakim di PN Surabaya masih dihitung.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Pengemplang BLBI Jaminkan Aset Tanah, Mahfud MD: Ternyata Laut

Pengemplang aset BLBI ternyata “menjaminkan” laut, bukan tanah. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.

NASIONAL | 20 Januari 2022

1.378 Personel TNI-Polri Buru Tiga DPO Terduga Teroris Poso

1.378 personel TNI-Polri diterjunkan dalam operasi Madago Raya tahap I Tahun 2022 untuk mengejar tiga daftar pencarian orang (DPO) terduga teroris Poso.

NASIONAL | 20 Januari 2022

OTT 3 Kepala Daerah dan Hakim, Firli Bahuri: KPK Tidak Pandang Bulu

KPK melakukan OTT tiga kepala daerah, panitera, pengacara, dan hakim pada awal 2022.

NASIONAL | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Kenaikan Suku Bunga Bayangi Wall Street,Dow Turun 300 Poin

Kenaikan Suku Bunga Bayangi Wall Street,Dow Turun 300 Poin

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings