Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tangani Tindak Pidana Korupsi Berorientasi Perbaikan Sistem

Minggu, 28 November 2021 | 14:11 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Burhanuddin mengajak jajarannya untuk mengubah cara berpikir terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan turut berorientasi pada perbaikan sistem.

Berdasarkan data situs Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 sebesar 37, dari sebelumnya IPK Tahun 2019 sebesar 40.

"Tapi kerja keras yang dilakukan belum mampu mendongkrak IPK secara signifikan," ujar Burhanuddin, Minggu (28/11/2021).

Dikatakan Burhanuddin, sebagai aparat penegak hukum, aparat kejaksaan sangat berkepentingan terhadap tinggi-rendahnya IPK yang merupakan potret dari kinerja dalam pemberantasan korupsi. Salah satu kekeliruan dalam menyikapi rendahnya IPK adalah dengan mengejar penanganan korupsi sebesar-besarnya, namun melupakan perbaikan sistem yang mengarah pada terwujudnya ekosistem yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.

Atas dasar itu, Burhanuddin mengajak kepala kejaksaan tinggi (kajati) dan kepala kejaksaan negeri (kajari) beserta seluruh jajaran untuk mengubah cara berpikir dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan turut berorientasi pada perbaikan sistem. Yaitu dengan memperhatikan beberapa indikator dalam IPK, pertama penilaian tentang kaitan kebijakan politik dengan persaingan usaha yang sehat. Kedua, penilaian tentang keberadaan suap di antara dunia usaha dengan pelayanan publik, ketiga penilaian tentang risiko individu atau perusahaan melakukan suap untuk menjalankan usahanya.

Kemudian keempat, penilaian tentang pandangan para pelaku usaha terhadap permasalahan korupsi di Indonesia, kelima penilaian tentang tindak pidana korupsi beserta tingkat eselon tertinggi yang melakukan korupsi pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Keenam penilaian tentang kebiasaan pelaku usaha melakukan pembayaran kepada oknum untuk keuntungan pelaku usaha, ketujuh penilaian tentang efektivitas pemidanaan korupsi terhadap pejabat publik, efektivitas penerapan penegakan integritas pada lembaga publik, serta kedelapan tingkat keberhasilan dalam mencegah korupsi.

"Kedelapan penilaian tentang ketersediaan prosedur atau peraturan mengenai alokasi dan penggunaan dana publik yang transparan dan berakuntabilitas pada lembaga atau instansi yang menerima dan kesembilan penilaian tentang tindak pidana korupsi pada Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi atau militer," ungkapnya.

Burhanuddin menyampaikan, dalam rangka menaikan IPK tersebut, seluruh bidang juga harus mendorong pemerintah setempat untuk melakukan legal audit guna memperbaiki sistem, mengutamakan pelayanan digital, baik melalui aplikasi maupun situs resmi yang aktual dan mudah diakses, memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah dan transparan.

"Menunjukan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, kemudian menerbitkan standar operasional prosedur dan akuntabilitas penggunaan dana publik dan membangun zona integritas dan meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya.

Menurut Burhanuddin, kalau hal ini dilakukan secara simultan dan penuh integritas, diyakini akan mempersempit celah bagi para oknum untuk melakukan perilaku koruptif sehingga akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Disamping itu, Burhanuddin menyampaikan, kejaksaan selaku instansi penegak hukum harus terus meningkatkan performa dengan cara melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan, khususnya pada proyek strategis pemerintah agar proses pembangunan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna, segera menindaklanjuti laporan pengaduan dan diproses secara profesional serta melakukan edukasi hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penyuluhan hukum, maupun berbagai seminar pemberantasan kinerja.

"Lalu, mempublikasi kinerja Kejaksaan secara masif dan kreatif atas capaian-capaian kita untuk meningkatkan kepercayaan publik," ucapnya.

Burhanuddin mengarahkan, kepada jajarannya agar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi selalu menekankan kepada setiap satuan kerja untuk selalu menggunakan hati nurani dan mengedepankan kearifan, serta memperhatikan kualitas perkara seperti status sosial pelaku di mata masyarakat, besaran nilai kerugian negara, besaran nilai pengembalian kerugian negara, kompleksitas perkara, dan jika memungkinkan sekaligus mengangkat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Burhanuddin melanjutkan, perkara korupsi tidak hanya berasal dari pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bisa dari sektor-sektor yang menjadi sumber pemasukan daerah. "Lakukan penegakan hukum yang dapat mendukung investasi," katanya.

Burhanuddin mengungkapkan, tolok ukur dalam menilai kinerja kajati dan kajari beserta jajarannya tidak sebatas pada jumlah penyelidikan dan penyidikan yang dikerjakan, tetapi juga jumlah perkara yang ditingkatkan ke tahap penuntutan.

“Langkah ini saya ambil untuk menjaga kualitas penyelidikan dan penyidikan saudara, sehingga saudara tidak asal memiliki produk perkara. Buktikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan semakin mampu mengungkap perkara besar dan berkualitas,” katanya.

Burhanuddin mengatakan, memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara berimbang antara pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional. Penanganan suatu perkara tidak hanya sekadar mempidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang di kemudian hari.

“Untuk itu, saya tegaskan sinergitas bidang pidana khusus serta bidang perdata dan tata usaha negara sangat diperlukan untuk melakukan penegakan hukum yang konstruktif. Karena sebanyak apapun penuntutan yang dilakukan, dan sebanyak apapun pengembalian kerugian negara tanpa diikuti dengan perubahan konstruktif, maka kita belum sepenuhnya melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Karena itu, tambahnya, terhadap setiap instansi yang telah berhasil dibuktikan tindak pidana korupsinya oleh bidang pidana khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri sedapat mungkin agar mengerahkan jajaran perdata dan tata usaha negara untuk melakukan audit terhadap tata kelola.

"Sehingga terjadi perbaikan sistem pada instansi tersebut, dan diharapkan pada instansi tersebut tidak terulang tindak pidana korupsi yang lebih disebabkan karena rendahnya sistem dan tata kelola," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pangdam Kasuari Nyatakan TNI Tidak Mundur dari KST Maybrat

Pangdam Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menegaskan serangan kelompok separatis teroris Papua Barat di Maybrat tidak menyurutkan semangat TNI.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Kepala L2Dikti Wilayah III Dorong Kampus Gelar PTM

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah III mendorong kampus untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 22 Januari 2022

FIF Group Hijaukan Bumi dengan Tanam 33.000 Pohon Sepanjang 2022

Kegiatan penananam 33.000 pohon ini sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun FIF Group ke-33.

NASIONAL | 21 Januari 2022

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila

LPOI-LPOK mendukung sepenuhnya upaya pengadaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Dukung Pemberdayaan Perempuan, YOU Berkolaborasi dengan Kita Bisa

Berkolaborasi dengan Kitabisa , Y.O.U mempercayakan pendistribusian bantuan kepada organisasi ini yang terus konsisten menyebarkan kebaikan seluas-luasnya.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kecelakaan Maut di Balikpapan, Banyak Pihak yang Dinilai Bertanggung Jawab

Banyak pihak yang dinilai mesti bertanggung jawab dalam kecelakaan Balikpapan tepatnya di lampu merah simpang Muara Rapak yang menewaskan sejumlah warga.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Satgas Kodim Yalimo Yonif RK 751/VJS Sulap Lahan Kosong Jadi Kolam Ikan

Satgas Kodim Yalimo Yonif RK 751/VJS melakukan kegiatan pembinaan teritorial kepada warga di antaranya dengan mengelola lahan kosong menjadi kolam ikan

NASIONAL | 21 Januari 2022

3 Prajurit Korban Penembakan di Maybrat Dirawat di KRI

Tiga prajurit TNI AD korban penembakan kelompok bersenjata di Maybrat telah dipindahkan ke Sorong, Papua Barat dan menjalani operasi di KRI dr Soeharso-990.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Usul Jakarta Jadi DKE, Jimly: BI, OJK dan LPS Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara

dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar status Jakarta menjadi Daerah Khusus Ekonomi (DKE) setelah Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kedaulatan Santri: 3 Kiat Bangun Berdakwah yang Menyatukan

Setidaknya ada tiga kiat berdakwah yang dapat menyatukan umat serta menghapuskan narasi pemecah belah kebinekaan yang mengatasnamakan dakwah.

NASIONAL | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Menkominfo Ajak Media Sukseskan MotoGP Mandalika

Menkominfo Ajak Media Sukseskan MotoGP Mandalika

ARCHIVE | 59 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings