Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi dan Ironi Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 | 16:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tekad dan semangat para pemuda untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tidak hanya memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menjadi bukti peran generasi muda dalam kehidupan berbangsa selanjutnya. Mulai dari peristiwa Rengasdengklok menjelang kemerdekaan 1945, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, hingga membawa Indonesia ke masa reformasi.

Dengan perannya yang signifikan, pemuda pun diasosiasikan sebagai agent of change atau agen perubahan. Semangat membawa perubahan, atau setidaknya menjual dirinya akan membawa perubahan di suatu daerah kerap didengungkan para politikus berusia muda saat mengikuti kontestasi pemilu. Mereka meyakinkan pemilih akan melakukan kebijakan-kebijakan progresif khas anak muda agar masyarakat di daerahnya semakin sejahtera.

Namun, karakter seseorang diuji saat mendapat kekuasaan. Tak jarang, para politikus muda yang mendapat kepercayaan untuk memimpin suatu daerah justru terlibat korupsi yang menyengsarakan masyarakat yang telah mempercayai mereka.

Korupsi yang dilakukan para kepala daerah berusia muda memupuskan harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Tak hanya masyarakat yang memilihnya, para kepala daerah muda yang terlibat korupsi juga mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa, termasuk para pemuda yang mengaku bertumpah darah satu Tanah Air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang diikrarkan pada 1928 silam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat jumlah kepala daerah berusia muda yang menjadi tersangka korupsi terus bertambah. Dari data penanganan perkara dari 2004 hingga Oktober 2021 terdapat 135 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati/wali kota dan wakil. Dari jumlah itu, sekitar 11% di antaranya masih berusia muda, yakni antara 29 hingga 40 tahun. Bahkan, sepanjang tahun 2021, dari 10 kepala daerah yang dijerat KPK, sebanyak 40% di antaranya adalah usia muda.

Sebut saja, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang masih berusia sekitar 33 tahun; Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (38 tahun); Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (37 tahun); dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra (34 tahun). Daftar koruptor berusia muda tentu akan bertambah panjang jika memasukkan unsur penyelenggara negara selain kepala daerah dan pihak swasta.

“Ini fakta yang tentu saja memprihatinkan. Pelaku korupsi yang sebelumnya didominasi usia yang tidak lagi muda, kini turut diwarnai para pemimpin muda. Di sisi lain, pemimpin muda merepresentasikan figur yang akan membawa perubahan dengan inovasi dan semangat antikorupsi,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada Beritasatu.com, Kamis (28/10/2021).

Untuk itu, kata Ipi, KPK selalu mengingatkan kepala daerah memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya. “Melalui program pencegahan korupsi, KPK akan terus mengawal perbaikan tata kelola pemerintah daerah untuk menutup potensi korupsi,” katanya.

Berbagai upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK. Salah satunya di sektor politik yang menjadi episentrum persoalan korupsi di Indonesia. KPK bersama LIPI telah membuat kajian yang mendasari Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Dari kajian yang dilakukan, KPK dan LIPI menemukan lima penyebab rendahnya intergritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi; sistem rekrutmen yang belum berstandar; sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga; masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai; dan belum terbangunnya demokrasi internal partai. Untuk pendanaan, KPK merekomendasikan agar bantuan partai politik ditingkatkan agar partai dapat dikelola secara profesional dengan sistem kaderisasai yang benar.

KPK meyakini peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik ini berkontribusi mencegah korupsi dengan syarat diiringi perbaikan akuntabilitas keuangan partai. Dengan bantuan dari negara yang berasal dari rakyat itu, keuangan partai harus transparan dan diaudit. Selain itu, peningkatan bantuan dana itu juga harus dibarengi dengan langkah partai politik membentuk sistem etik di internal.

Managing Partner Visi Integritas, Febri Diansyah mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya kepala daerah dan unsur lainnya berusia muda yang terlibat korupsi.

“Pemuda dalam kondisi sekarang berada pada dua sisi. Satu sisi pemuda menjadi harapan dilakukannya perubahan-perubahan yang signifikan, out of the box, dibentuknya tatanan baru yang lebih baik, yang lebih reformis dan lebih melayani masyarakat. Harapannya banyak seperti itu karena ada asumsi yang sebaliknya, seolah-olah sistem yang ada, yang tumbuh sejak lama berpuluh tahun lalu berimplikasi buruk terhadap generasi saat itu. Tapi di sisi lain, KPK memproses cukup banyak (kepala daerah berusia muda). Tidak hanya kepala daerah, tapi juga swasta, unsur pemerintahan, termasuk BUMN lainnya yang katakanlah di bawah 40 tahun,” kata Febri.

Meski demikian, kata Febri, banyaknya kepala daerah muda yang terjerat korupsi tidak berarti generasi muda tidak dapat diharapkan membawa perbaikan. Febri mengatakan, karakter korupsi melekat pada kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Untuk itu, korupsi tidak melihat usia ataupun jenis kelamin.

“Ketika ada kewenangan yang dimiliki dan kewenangan itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri maka tindak pidana korupsi terjadi di sana,” kata Febri.

Untuk itu, upaya perbaikan dan pencegahan korupsi harus terus dilakukan, termasuk oleh generasi muda. Selain itu, katanya pembentukan sistem nilai-nilai antikorupsi harus dilakukan sejak dini. Dikatakan, banyak informasi yang bisa didapat dari sumber-sumber formal dan informal mengenai upaya berkontribusi melawan korupsi.

“Tapi prinsip yang paling dasar adalah korupsi itu bukan hanya soal kita mengambil uang dari anggaran negara, tapi berprilaku antikorupsi juga penting. Mulai dari jujur, memisahkan antara kepentingan pribadi dan penugasan atau antikonflik kepentingan sejak awal dan juga berpartisipasi secara aktif di organisasi-organisasi yang ada,” katanya.

Febri yang juga mantan Jubir KPK menampik jika banyaknya kepala daerah muda terjerat kasus korupsi lantaran sistem dan iklim politik di Indonesia. Dikatakan, tidak semua orang yang masuk sektor atau sistem politik langsung jadi korup. Banyak politisi yang tidak diproses oleh KPK misalnya. Bahkan, banyak politisi yang rajin melaporkan gratifikasi dan menolak menerima sesuatu yang tidak jelas.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan setiap orang yang masuk sektor politik pasti akan jadi korup. Kalau kita simpulkan seperti itu, maka kita mengabaikan ada orang-orang yang mencoba menjaga integritasnya,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pancasila Bingkai Segala Sendi Kehidupan Berbangsa 

Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) KH Anwar Sanusi mengatakan, Pancasila sudah membingkai segala sendi kehidupan berbangsa

NASIONAL | 2 Desember 2021

BNPB: Penanganan Bencana Perlu Pergeseran Paradigma

Penanganan bencana di Indonesia perlu pergeseran paradigma guna mengurangi dampak kerugian dari suatu kejadian.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Label Kemasan BPA untuk Lindungi Masyarakat

rencana pelabelan kemasan pangan bukan bermaskud melarang penggunaan kemasan pangan mengandung BPA. Tapi, bertujuan agar industri dapat tetap bersaing secara sehat dan memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat/konsumen, serta kesehatan masyarakat dapat tetap terlindungi

NASIONAL | 2 Desember 2021

Kejagung Eksekusi Uang Pengganti Korupsi IM2 Rp1,35 triliun

Kejagung mengeksekusi putusan pidana uang pengganti perkara korupsi IM2 sebesar Rp 1,35 triliun dari terpidana Indar Atmanto yang dibebankan kepada IM2. 

NASIONAL | 2 Desember 2021

UU Cipta Kerja Dinilai Harus Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja yang diputus MK inkonstitusional bersyarat dinilai harus tetap berlaku untuk menjaga iklim investasi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Ade Yasin: Alun-Alun Cirimekar Indah dan Megah

Bupati Bogor Ade Yasin meminta masyarakat sama-sama menjaga alun-alun Cirimekar dengan baik.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Dubes Inggris, Wali Kota Kediri Bahas Potensi Kerja Sama

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan harapannya untuk benar-benar merealisasikan kerja sama dengan Inggris pada beberapa bidang.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Jokowi: Indonesia Serius Restorasi Mangrove

Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia sangat serius merestorasi hutan mangrove.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Masih Pandemi, Sidang di Pengadilan Diharap Kembali Online

Guru besar FKUI, Tjandra Yoga Aditama menilai sidang Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie di PN Jakpus seharusnya digelar online karena masih pandemi Covid-19. 

NASIONAL | 2 Desember 2021

Mahfud: Siapa Bilang UU Cipta Kerja Ndak Bisa Diterapkan?

Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan argumen sejumlah kalangan yang menyebut UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan.

NASIONAL | 2 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
Data Positivity Rate Covid-19 sampai 2 Desember 2021

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 2 Desember 2021

BERITA GRAFIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings