Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bakal Dalami Peran Mu'min Ali Terkait Pengurusan Pajak Bank Panin

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pajak, termasuk mengenai dugaan peran pemilik PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan.

Nama Mu'min Ali terungkap dalam persidangan sebagai pihak yang mengutus kuasa wajib pajak Bank Panin Veronika Lindawati untuk bernegosiasi dan menyuap pejabat pajak agar nilai pajak Bank Panin turun.

"KPK pastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," kata Ketua KPK, Firli Bahuri yang dikutip Senin (25/10/2021).

Firli memastikan, pihaknya berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap terhadap dua mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. KPK, tegas Firli, tidak pandang bulu menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap perpajakan tersebut sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi. Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK," tegas Firli.

Firli menjelaskan, dalam mengusut suatu perkara, pihaknya bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Firli memastikan akan menyampaikan setiap perkembangan penyidikan terkait kasus suap pajak ini kepada publik.

"KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas KPK di antaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami masih terus bekerja, pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik," ucap Firli.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan KPK membuka peluang memanggil dan memeriksa Mu'min Ali Gunawan. Pemeriksaan terhadap Mu'min Ali Gunawan dalam persidangan atau pun proses penyidikan dimungkinkan untuk mendalami fakta-fakta yang mencuat.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu didasarkan pada kebutuhan pemenuhan fakta dari unsur sangkaan pasal baik yang di tingkat penyidikan maupun uraian surat dakwaan jaksa di persidangan," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Ali memastikan KPK akan mendalami lebih jauh peran Mu'min Ali Gunawan sesuai dengan fakta persidangan. Dalam sidang perkara dugaan suap terkait pemeriksaan pajak dengan terdakwa dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu terungkap Veronika Lindawati mengaku sebagai utusan Mu'min Ali Gunawan saat meminta tim pemeriksa pajak menurunkan nilai pajak Bank Panin.

"Seluruh fakta sidang kami pastikan akan dilakukan analisa lebih lanjut dalam surat tuntutan Jaksa KPK," kata Ali.

Diberitakan, nama Mu'min Ali Gunawan sempat mencuat dalam surat dakwaan Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Dalam surat dakwaan itu, Veronika disebut jaksa sebagai orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan. Bank Panin menugaskan Veronika untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar. Untuk menurunkan nilai pajak itu, Veronika menjanjikan untuk memberikan Rp 25 miliar kepada Angin, Dadan dan tim pemeriksa pajak.

Nama Mu'min Ali Gunawan kembali disebut dalam persidangan selanjutnya. Veronika mengaku diutus oleh Mu'min Ali Gunawan untuk bernegosiasi dengan tim pemeriksa pajak terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Hal itu terungkap ketika anggota tim pemeriksa pajak Febrian bersaksi untuk terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Diungkapkan Febrian, perhitungan awal nilai pajak Bank Panin mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Kemudian hasil perhitungan itu dikirimkan ke pihak Bank Panin sesuai arahan Yulmanizar yang juga anggota tim pemeriksa pajak. Bank Panin kemudian menanggapi hasil pemeriksaan tersebut.

Selanjutnya, Bank Panin melalui Veronika melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa pajak di Kantor Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, Veronika mengaku sebagai utusan Mu'min Ali.

"Veronika Lindawati, Dia mengaku sebagai utusan Pak Mumin Ali Gunawan," kata Febrian kepada Jaksa

"Pak Mu'min ini siapa?," tanya Jaksa.

"Sebagai pemegang saham dari Panin Group," kata Febrian.

Febrian mengatakan, dalam pertemuan bersama tim pemeriksa pajak itu, Veronika langsung menyebutkan angka nilai pajak yang sanggup dibayarkan oleh Bank Panin. Tak hanya itu, Veronika juga mengaku akan menyediakan fee sebesar Rp 25 miliar jika keinginannya dikabulkan tim pemeriksa pajak.

"Bu Veronika langsung menyebutkan, Panin sanggup membayar kurang pajaknya Rp 300 miliar dan menyediakan sebesar 25 miliar," kata Febrian.

Setelah nilai pajak Bank Panin disunat menjadi hanya Rp 303 miliar, Veronika kembali mendatangi kantor Ditjen Pajak dan bertemu tim pemeriksa pajak. Dalam pertemuan itu, Veronika mengaku hanya sanggup membayar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan. Uang tersebut kemudian diserahkan tim pemeriksa pajak kepada Angin dan Dadan.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp 42 miliar. Suap dengan total Rp 57 miliar itu diterima Angin, Dadan bersama tim pemeriksa pajak agar merekayasa nilai pajak Bank Panin, Jhonlin Baratama dan Gunung Madu Plantations.

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak, yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin; Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama; serta Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

Jaksa penuntut Kejagung menuntut lima terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asabri untuk dihukum antara 10 hingga 15 tahun penjara. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Komjak Beri Atensi Kasus Korban Penganiayaan Jadi Terdakwa

Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memeriksa jaksa yang menetapkan WW, seorang korban kasus dugaan penganiayaan yang menjadi terdakwa.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kerja Kapolri

Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta mengapresiasi kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadikan Polri dipercaya masyarakat. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kuasa Hukum Nilai Heru Hidayat Tak Dapat Dituntut Mati

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut hukuman mati dalam perkara korupsi Asabri. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Hadapi Era Disrupsi, ASN Dituntut Kuasai Teknologi

Dalam menghadapi era disrupsi ini, ASN dituntut untuk menguasai bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi

NASIONAL | 6 Desember 2021

Prabowo Subianto Sapa Pekerja Galangan Kapal

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa pekerja galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021).

NASIONAL | 6 Desember 2021

Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Jaksa penuntut Kejagung menuntut Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat untuk dijatuhi hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Palangka Raya Siapkan Ruang Khusus Pasien Omicron

Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah siapkan ruang khusus jika ada warganya yang terpapar varian Omicron.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri, Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara Rp22,788 triliun.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Erupsi Semeru, Kemenparekraf Terjunkan Tim Manajemen Krisis

Kemenparekraf telah menerjunkan tim manajemen krisis untuk mengidentifikasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

NASIONAL | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings