Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tahanan untuk Penegak Hukum Harus Terpisah

Senin, 4 Oktober 2021 | 19:15 WIB
Oleh : lorem ipsum / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Penegak hukum yang kemudian menjadi narapida atau sedang menjalani proses pidana seharusnya ditahan di ruang atau sel khusus, terpisah dari tahanan umum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Pertimbangan utamanya adalah soal keamanan.

Hal itu disampaikan kriminolog Leopold Sudaryono terkait kasus penganiayaan terhadap Muhamad Kasman alias Muhammad Kace yang diduga dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan, di Rutan Bareskrim.

"Apabila ada kekhawatiran alasan keamanan bagi tahanan atau napi yang pernah menjadi penegak hukum, maka pelaksanaan penahanan atau pidana dilakukan secara terpisah dalam blok khusus yang dikelola oleh Kemkumham," ujar Leopold kepada Beritasatu.com, Senin (4/10/2021).

Dikatakan Leopold, mantan penegak hukum yang menjalani proses pidana memang biasanya menjalani pidana terpisah dari napi umum lainnya.

"Pertimbangan utamanya adalah keamanan untuk mencegah balas dendam dari kriminal umum," ungkapnya.

Leopold menyampaikan, sebaiknya institusi yang melaksanakan pidana, sesuai dengan KUHAP adalah tetap di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Napi tersebut dapat menempati blok khusus di dalam Lapas dan tidak dicampur dengan napi umum. Ini akan mencegah kejadian penganiayaan yang melibatkan mantan penegak hukum terjadi, yang apa pun alasannya tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum," katanya.

Menurut Leopold, ada banyak fasilitas penahanan yang dikelola sendiri oleh institusi penahan, dan ini bertentangan dengan KUHAP dan prinsip check and balance dalam penahanan.

"KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mensyaratkan proses penahanan dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh instansi yang terpisah yakni, Kementerian Hukum dan HAM. Sudah saatnya aturan ini ditegakkan dengan konsisten. Status hukum cabang rutan yang dikenakan pada fasilitas penahanan pada kepolisian dan kejaksaan hendaknya memang sepenuhnya dikelola oleh Kemkumham," tandasnya.

Sementara itu, Polri memperketat pengamanan rumah tahanan untuk mengantisipasi agar kasus penganiayaan terhadap tahanan tidak terjadi kembali. Termasuk, menjaga hak-hak para tahanan seperti pelayanan kesehatan dan mendapatkan keamanan.

"Tentunya kita melakukan pengamanan semua. Melihat kasus ini terjadi dan (agar) tidak akan terulang kembali tentunya pengamanan itu diperketat dan juga diambil langkah-langkah yang tentunya tidak akan terjadi hal-hal serupa seperti ini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.

Rusdi menuturkan, ketika seseorang menjadi tahanan Polri, hak-hak yang bersangkutan juga harus dijaga. "Pelayanan kesehatan, hak mendapat keamanan itu perlu dijaga," ucapnya.

Rusdi mengatakan, Polri akan lebih berhati-hati dan belajar dari kasus penganiayaan Muhammad Kace alias Muhammad Kece oleh Napoleon agar tidak terjadi kembali.

"Tidak hanya di Rutan Bareskrim Polri, tetapi seluruh rumah tahanan yang ada di kepolisian, ada di Polda, ada di Polres, Polsek belajar dari kasus ini semua supaya tidak terulang kembali. Tentunya dengan peristiwa ini Polri akan lebih hati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian dalam hal ini sebagai tahanan," katanya.

Dua Anggota
Sebelumnya, Divisi Propam Polri, menetapkan Karutan Bareskrim Polri AKP Imam Suhondo, termasuk dua anggota jaga rutan, Bripka Wandoyo Edi serta Bripda Saep Sigi, sebagai terduga pelanggar disiplin, terkait kasus penganiayaan Muhammad Kace, yang dilakukan Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan, di Rutan Bareskrim.

Ketiganya diduga melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 (d) dan (f) yakni, pelanggaran disiplin tidak melaksanakan disiplin, tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan jaga tahanan, dan pelanggaran terkait peraturan kedinasan.

"Sidang komisi disiplin akan segera digelar secepatnya," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Kamis (30/9/2021) lalu.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan, perkara penganiayaan ini bermula ketika Napoleon Bonaparte bersama tiga narapidana lainnya masuk ke dalam kamar Kace, sekitar pukul 00.30 WIB, Rabu (25/8/2021) lalu.

"Secara umum diawali masuknya NB bersama tiga napi lainnya ke dalam kamar korban MK, pada sekitar pukul 00.30 WIB," ujar Andi Rian, Senin (20/9/2021).

Napoleon yang merupakan mantan Kadiv Hubinter Polri itu, bisa melenggang masuk ke dalam kamar M Kace, karena sebelumnya telah meminta petugas jaga rutan untuk mengganti gembok standar dengan milik ketua RT Rutan berinisial H alias C. Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota dengan pangkat inspektur jenderal itu.

"Gembok standar untuk kamar sel korban diganti dengan gembok milik ketua RT atas permintaan NB, makanya mereka bisa mengakses," ungkapnya.

Napoleon yang merupakan terdakwa kasus suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Interpol, itu selanjutnya meminta salah satu tahanan untuk mengambilkan plastik berwarna putih yang berada di kamarnya. Ternyata plastik itu berisi tinja atau kotoran manusia yang telah disiapkan sebelumnya.

Kemudian, penganiayaan terhadap Kace terjadi. Napoleon melumuri wajah dan badan Kace dengan kotoran manusia lebih dulu, selanjutnya dilakukan pemukulan hingga korban mengalami luka-luka.

Peristiwa itu, terjadi lebih kurang selama 1 jam. Berdasarkan rekaman kamera pengawas alias CCTV, Napoleon dan tiga tahanan lainnya baru keluar dari kamar Kace sekitar pulul 01.30 WIB.

"Dari bukti CCTV tercatat pukul 01.30 WIB, NB dan tiga napi lainnya meninggalkan kamar sel korban," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

Jaksa penuntut Kejagung menuntut lima terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asabri untuk dihukum antara 10 hingga 15 tahun penjara. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Komjak Beri Atensi Kasus Korban Penganiayaan Jadi Terdakwa

Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memeriksa jaksa yang menetapkan WW, seorang korban kasus dugaan penganiayaan yang menjadi terdakwa.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kerja Kapolri

Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta mengapresiasi kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadikan Polri dipercaya masyarakat. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kuasa Hukum Nilai Heru Hidayat Tak Dapat Dituntut Mati

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut hukuman mati dalam perkara korupsi Asabri. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Hadapi Era Disrupsi, ASN Dituntut Kuasai Teknologi

Dalam menghadapi era disrupsi ini, ASN dituntut untuk menguasai bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi

NASIONAL | 6 Desember 2021

Prabowo Subianto Sapa Pekerja Galangan Kapal

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa pekerja galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021).

NASIONAL | 6 Desember 2021

Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Jaksa penuntut Kejagung menuntut Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat untuk dijatuhi hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Palangka Raya Siapkan Ruang Khusus Pasien Omicron

Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah siapkan ruang khusus jika ada warganya yang terpapar varian Omicron.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri, Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara Rp22,788 triliun.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Erupsi Semeru, Kemenparekraf Terjunkan Tim Manajemen Krisis

Kemenparekraf telah menerjunkan tim manajemen krisis untuk mengidentifikasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings