Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan

Selasa, 28 September 2021 | 22:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden K.H Maruf Amin meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem menerima program-program bantuan sosial yang dilaksanakan kementerian atau lembaga. Hal itu disampaikan Wapres Maruf Amin saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai Kementerian/Lembaga,” kata Wapres dalam pengantar rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (28/09/2021).

Menurut Wapres, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem utamanya bukanlah terletak pada ketersediaan anggaran. Isu utama penanggulangan kemiskinan ekstrem, kata Maruf terletak pada upaya untuk memastikan program perlindungan sosial atau subsidi dan pemberdayaan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Oleh karena itu, Wapres juga mengingatkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di setiap provinsi dan kabupaten dapat bekerja dengan optimal dan proaktif.

“Saya minta agar TKPKD supaya aktif mengkoordinir pegentasan kemiskinan ekstrem sehingga sasaran untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini dapat tercapai,” ujar Wapres.

Wapres juga menekankan pentingnya pemahaman definisi kemiskinan ekstrem. Mengacu pada Bank Dunia dan PBB, definisi internasional kemiskinan ekstem yaitu, sebesar US$ 1,9 PPP atau purchasing power parity per orang per hari.

Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Wapres, pada kuartal akhir 2021 ini, pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi. di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan esktrem.

“Seluruh 35 kabupaten dan kota di tujuh provinsi ini mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional atau 20% dari 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan ekstrem nasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wapres meminta para gubernur untuk memaparkan penanganan kemiskinan di wilayahnya masing-masing, yakni Gubernur Maluku, NTT, Papua Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat hingga Papua.

Usai paparan para pimpinan daerah, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tentang roadmap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam roadmap tersebut, periode Oktober hingga Desember tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian additional cash transfer kepada rumah tangga miskin ekstrem di 35 wilayah prioritas.

“Program yang lain memakan waktu, sehingga target tiga bulan di tahun ini, pemerintah akan menambah cash transfer dalam bentuk top up untuk 35 kabupaten/kota di prioritas tujuh provinsi,” ujar Airlangga.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah berencana melakukan konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial (bansos) ke 212 wilayah prioritas, serta perbaikan social registry atau basis data nasional yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

Selain Menko Bidang Perekonomian, hadir mendampingi Wapres secara daring diantaranya; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Patahkan Klaim Azis Syamsuddin Pinjami Uang Stepanus Robin untuk Pengobatan Covid-19

KPK menilai pinjaman uang untuk pengobatan keluarga Stepanus Robin Pattuju hanya upaya Azis Syamsuddin untuk berkelit.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, Wanita Emas Bicarakan Sosialisasi Ekonomi Digital

Hasnaeni "Wanita Emas" membicarakan sejumlah hal dalam rangka sejumlah rencana ke depan dengan Pemprov Kalbar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Dukung Budidaya Kakao Papua

Kabupaten Jayapura, Papua merupakan daerah pertama yang berhasil menerapkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Strategi Jangka Benah, Solusi Penataan Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengenai adanya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

PGI: Energi Pemuda Sangat Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

Indonesia sebagai rumah milik seluruh rakyat Indonesia harus dirawat bersama segenap lapisan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Dugaan Suap Penanganan Perkara

KPK menegaskan bantahan yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tak mempengaruhi dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Perpusnas Raih Predikat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
Inovasi Teknologi Hasilkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas

Inovasi Teknologi Hasilkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings