Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Selasa, 28 September 2021 | 11:50 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) ditujukan kepada warga miskin dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” kata Mensos dikutip dari laman Sekretariat Negara, Selasa (28/9/2021).

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran DTKS secara periodik dan sistematis serta memadankan data penerima bantuan NIK yang terdaftar di Dukcapil.

Pemutakhiran dan pemadanan dilakukan untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Risma menjelaskan, terkait dengan program PBI-JK pihaknya mendasarkan pada tiga regulasi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada Pasal 14 ayat 2 ditegaskan bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kedua, pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir. Jadi harus padan dengan Dukcapil.

Ketiga, merujuk pada Peraturan Mensos (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI-JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

“Saya menetapkan PBI-JK itu sebulan sekali. Jadi di minggu pertama setelah saya menetapkan DTKS, saya buka kesempatan kepada daerah untuk mengirimkan data hasil verifikasi mereka. Sebelum saya tetapkan di pertengahan bulan,” jelasnya.

Untuk penetapan data per 15 September 2021, ujar Mensos, dari data PBI JK sebelumnya setelah dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345 serta sebanyak 12.633.338 yang tidak masuk DTKS namun sudah padan Dukcapil.

“Data yang belum ada di DTKS inilah yang perlu verifikasi status miskin atau tidak mampu oleh daerah. Kalau hasil verifikasi dinyatakan layak, dapat masuk DTKS,” tandasnya.

Untuk itu, Mensos meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan validasi terhadap data yang tidak masuk dalam DTKS tersebut.

“Saya berharap pemerintah daerah segera dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap 12.633.338 data, dan segera mengusulkan calon peserta PBI-JK melalui SIKS-NG”, ujarnya.

Ditambahkan, untuk menuju kuota nasional sebanyak 96,8 juta, terdapat kesempatan untuk mengisi dengan 9.746.317 usulan baru, termasuk perbaikan data yang belum padan Dukcapil, migrasi dari PBI daerah, bayi baru lahir, pekerja yang setelah enam bulan PHK belum punya pekerjaan, korban bencana, dan lain-lain.

“Jadi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan tidak perlu berkecil hati. Ini kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui SIKS-NG oleh pemerintah daerah,” kata Mensos.

Selain dengan pemerintah daerah, dalam proses penetapan data Mensos memastikan telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

“Termasuk dalam penetapan PBI-JKN. Kemensos telah terlebih dulu berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ditjen Dukcapil, dan hasil penetapan dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id,” kata Mensos.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

3 Prajurit Korban Penembakan di Maybrat Dirawat di KRI

Tiga prajurit TNI AD korban penembakan kelompok bersenjata di Maybrat telah dipindahkan ke Sorong, Papua Barat dan menjalani operasi di KRI dr Soeharso-990.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Usul Jakarta Jadi DKE, Jimly: BI, OJK dan LPS Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara

dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar status Jakarta menjadi Daerah Khusus Ekonomi (DKE) setelah Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kedaulatan Santri: 3 Kiat Bangun Berdakwah yang Menyatukan

Setidaknya ada tiga kiat berdakwah yang dapat menyatukan umat serta menghapuskan narasi pemecah belah kebinekaan yang mengatasnamakan dakwah.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Narkoba Ardi-Nia, Anggota DPR Minta Penerapan Restorative Justice

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati meminta penerapan restorative justice terkait kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPN Garut Lantik Petugas PTSL

BPN Garut gelar pelantikan dan pengambilan sumpah petugas PTSL, Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

BPBD Jember Heru Widagdo mengatakan, sebanyak 239 rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak banjir bandang

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran 2,5 Km

Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter (2,5 km) ke arah Kali Bebeng.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gus Yahya Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkumham

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendaftarkan susunan Pengurus PBNU masa khidmat 2022-2027 ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

NASIONAL | 21 Januari 2022

LSPR Jalin Kemitraan Global dengan New York Film Academy

Kerja sama LSPR dan NYFA meliputi pertukaran dosen, staf, mahasiswa, program studi di luar negeri, konferensi bersama, lokakarya, dan penelitian

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Parkir Rp 350.000 di Malioboro, Ada Dugaan Pelanggaran Lain

Kasus tarif parkir di luar batas kewajaran di seputaran Malioboro yang sempat viral di media sosial, membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain

NASIONAL | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Menkominfo Ajak Media Sukseskan MotoGP Mandalika

Menkominfo Ajak Media Sukseskan MotoGP Mandalika

ARCHIVE | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings