Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

Senin, 27 September 2021 | 11:41 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan soal siapa yang benar atau salah dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya biar pengadilan yang membuktikan.

Luhut menyatakan akan mengikuti semua prosedur hukum terkait perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Siapa yang benar dan salah nanti semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Termasuk, soal permintaan kuasa hukum Haris Azhar terkait adu data tentang dugaan keterlibatannya di Blok Wabu, Papua.

"Ya itu saya bilang, biar saja di pengadilan nanti. Biar kita lihat, karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua. Sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang di pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak. Saya tidak ada," ujar Luhut, di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/9/2021).

Dikatakan Luhut, nanti semuanya akan dibuktikan dan terbuka di pengadilan siapa yang benar dan salah.

"Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya, saya dihukum. Tapi kalau yang dilaporkan itu salah ya, dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Ini saya kira penting. Jadi semua pembelajaran buat kita semua jangan sembarangan ngomong. Jadi jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah," ungkapnya.

Luhut menyampaikan, sebelum membuat laporan pihaknya sudah meminta agar Haris dan Fatia meminta maaf, namun tidak ditanggapi dengan baik.

"Saya kan sudah minta supaya mereka maaf, dua kali somasi tidak dipenuhi. Kan saya sudah lakukan, semua prosedur hukum saya ikuti, saya juga diperiksa di Polda saya ikuti. Tidak ada yang tidak saya ikuti," katanya.

Luhut mengingatkan, jangan sekali-sekali berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi, yang bisa mencederai orang. "Dan saya tidak akan berhenti. Saya ulangi saya tidak akan berhenti, saya membuktikan bahwa saya benar," tegasnya.

Luhut menambahkan, pihaknya juga tetap akan mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi sebanyak Rp 100 miliar.

"Ya perdata tetap saja. Biar dia suruh bayar Rp 100 miliar, nanti saya bisa kasihkan orang-orang yang membutuhkan di Papua atau di tempat lain," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, tentang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah penyebaran berita bohong, dengan nomor laporan polisi: LP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertangal 22 September 2021.

Laporan itu terkait unggahan konten video di kanal Youtube milik Haris Azhar berjudul, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!"



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal 2021

Keputusan menghapus cuti bersama Natal 2021 termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Eks Kapolres Nunukan Hajar Anggota, Kompolnas: Keduanya Perlu Diperiksa dan Dijatuhi Sanksi

Aksi kekerasan yang dilakukan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful terhadap anak buahnya sangat disayangkan. Kendati ada kesalahan yang dilakukan anggotanya.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jelang Sumpah Pemuda, PDIP Ajak Mahasiswa Perbanyak Kegiatan Riset dan Inovasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara kunci dalam webinar dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-93 yang digelar Universitas Pattimura.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sumpah Pemuda Momentum Gelorakan Semangat Kebinekaan

Bagi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk menggelorakan kembali semangat kebhinekaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

CGBIO Bantu Perawatan Pasien Luka Bakar di Indonesia

Kerja sama CGBIO dan Daewoong dirancang untuk membantu pasien luka bakar yang belum menerima perawatan luka bakar secara layak karena alasan ekonomi.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Pencegahan Terorisme Sama Pentingnya dengan Penindakan

Radikalisme dan terorisme masih menjadi masalah yang mengancam persatuan serta kesatuan bangsa.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Polisi Sudah Periksa 5 Orang Terkait Kecelakaan Bus Transjakarta

Polda Metro sudah periksa lima orang saksi terkait tabrakan bus transjakarta.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Program Cetak Sawah Libatkan TNI AD Gagal, Ini Pandangan Pengamat

Pada dasarnya prajurit TNI AD disiapkan untuk berperang dan masuk militer bukan karena ingin bertani.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

KPK Patahkan Klaim Azis Syamsuddin Pinjami Uang Stepanus Robin untuk Pengobatan Covid-19

KPK menilai pinjaman uang untuk pengobatan keluarga Stepanus Robin Pattuju hanya upaya Azis Syamsuddin untuk berkelit.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
Gandeng Perusahaan Korea, Zebra Nusantara Kembangkan PCR

Gandeng Perusahaan Korea, Zebra Nusantara Kembangkan PCR

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings