Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Kamis, 23 September 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Setara Institute mengungkap pejabat negara semakin alergi dengan kritik. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan langkah sejumlah pejabat yang melaporkan warga negara atas dugaan pencemaran nama baik.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 10 September lalu terkait polemik perburuan rente Ivermectin. Kemudian pada 18 September, Kantor LBH Yogyakarta yang sedang mengadvokasi beberapa kasus krusial salah satunya kasus Wadas diteror dengan bom molotov. Terakhir, pada Rabu (22/9/2021) kemarin Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait unggahan konten video di Youtube berjudul, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

"Beberapa peristiwa sepanjang bulan September ini setidaknya telah merefleksikan bagaimana para pejabat alergi terhadap kritik dari warga negara," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Setara Institute menyayangkan sikap pejabat negara dalam merespons kritik dengan melakukan upaya hukum, meski hal tersebut merupakan hak warga negara. Dikatakan, rentetan peristiwa tersebut menggambarkan penyempitan ruang publik atau decreasing civic space dan pengkerdilan ruang publik atau shrinking civic space sedang bekerja dalam demokrasi Indonesia. Ismail mengatakan, seharusnya kritik dijawab dengan kritik bantahan, dan riset dibalas dengan produk riset.

"Inilah yang menyehatkan demokrasi kita," katanya.

Apalagi, kata Ismail, kritik yang disampaikan bukanlah tuduhan tak berdasar. Kritik tersebut beranjak pada hasil penelitian yang tentunya telah dilakukan secara objektif, rasional, dan independen melalui berbagai metode ilmiah yang telah divalidasi.

"Dengan demikian, para pejabat negara tampak tidak memahami bagaimana diferensiasi antara kritik yang berdasar pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pencemaran nama baik yang memang bermuatan penghinaan tanpa didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut Ismail yang juga pengajar hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah, rentetan peristiwa tersebut merupakan alarm adanya ancaman bagi kebebasan akademis dan berekspresi para pembela HAM dan aktivis. Dijelaskan, hasil penelitian pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan akademis. Selain kampus, lembaga-lembaga riset atau NGO juga turut menjadi bagian penting dalam upaya pemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan intelektual bangsa.

Untuk itu, iklim kritis yang datang dari masyarakat sipil seharusnya dapat terus dikembangkan sebagai kontrol pemerintah dalam setiap tindakannya. Apalagi negara telah berkomitmen dalam memajukan ilmu pengetahuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Namun, peristiwa yang terjadi belakangan menyiratkan pesan terhadap masyarakat sipil bahwa mengkritik pejabat negara hanya akan berujung pada upaya kriminalisasi.

"Bagaimanapun sangat jelas bahwa langkah hukum para pejabat negara itu lebih menggambarkan penggunaan kuasa untuk membungkam kritik. Untuk itu, negara harusnya hadir dan kembali menegakkan jaminan atas kebebasan berpendapat sebagaimana janji Pasal 28E ayat (3) Konstitusi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Setara Institute mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menepati janjinya dalam mengimplementasikan UU ITE secara selektif dengan mengedepankan sifat persuasif. Ditekankan, pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang didalilkan para penyelenggara negara itu seharusnya tidak dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjerat para pembela HAM. Hal ini mengingat kritik yang disampaikan para aktivis itu murni didasarkan pada hasil penelitian yang objektif, independen, dan ilmiah.

"Janji Polri Presisi dan pengarusutamaan restorative justice, akan diuji dalam penanganan pelaporan atas sejumlah aktivis. Kapolri masih bisa meyakinkan publik atas kecemasan yang mengemuka tentang masa depan demokrasi dengan tidak menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dan mendorong penyelesaian yang presisi dan berkeadilan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Pengadilan Niaga pada PN Jakpus telah menjatuhkan status PKPU terhadap perusahaan pengembang apartemen Gayanti, PT BPI.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


OTT Bupati Kuansing, KPK Sita Mata Uang Asing

Lili tidak menjelaskan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya barang-barang itu.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Megawati Soekarnoputri Ingin Polisi Dicintai Rakyat

Megawati Soekarnoputri menginginkan agar polisi tetap dicintai rakyat. Seluruh anggota Polri diminta mengingat fungsi dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kapolri: Jangan Antikritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak bersikap antikritik atas masukan dari masyarakat terhadap institusi Polri

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Langkah Kadiv Propam Temui Komnas HAM

Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menemui Komnas HAM.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Terbatas Waktu, KPK Umumkan Penetapan Tersangka Tanpa Kehadiran Bupati Kuansing

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Andi Putra dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau

NASIONAL | 19 Oktober 2021

KH Said Aqil Siroj Siap Kembali Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum PBNU

“Kalau diminta oleh para kiai, saya siap (mencalonkan diri),” kata KH Said Aqil Sirajd.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Jubir OJK: Waspadai Modus Pinjol Ilegal Lewat SMS dan WhatsApp

Jubir OJK Sekar Putih Djarot mengingatkan masyarakat untuk waspada dan segera mengnali ciri-ciri pinjol.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ketegasan Kapolri Benahi Jajaran Dapatkan Apresiasi

ICPW memberikan apresiasi terhadap Kapolri yang dengan cepat melakukan pembenahan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

KESEHATAN | 50 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings