Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Kamis, 23 September 2021 | 18:09 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris terhadap gerakan-gerakan referendum Papua yang dilakukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD adalah keliru. Effendi juga menilai strategi Indonesia mengatasi gerakan referendum di Papua telah tertinggal.

“Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini, memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri,” kata Effendi SImbolon dalam diskusi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Menurut Effendi, pelabelan teroris terhadap kelompok yang menyuarakan referendum seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua justru mengkerdilkan mereka. Padahal faktanya, mereka bukan teroris.

“Jadi jangan juga kemudian mudah menterminologikan, menstigmakan sama kelompok yang ada di Poso, misalnya, yang memang aksi teror,” ujar Effendi SImbolon.

Di sisi lain, Effendi justru menilai KKB Papua dan gerakan-gerakan referendum Papua sangat terpadu. Bahkan gerakan di Papua kerap mendengungkan suaranya di sidang-sidang PBB. Mereka menjadikan ajang pertemuan pimpinan dunia untuk meminta pelaksanaan referendum lagi di Papua.

“Jadi itu poinnya. Kita kadang kala ingin menggeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia. Saya kira, menurut saya, agak keliru lah Mahfud CS itu,” terang Effendi Simbolon.

Effendi mengungkapkan bila pola kerja pemerintah dalam menghadapi KKB Papua yang sekarang ini masih diteruskan, maka dari waktu ke waktu justru akan membuat pemerintah keteteran. Semakin sulit menarik simpati dari masyarakat, apalagi masih banyak masyarakat Papua yang berpihak terhadap perjuangan kelompok proreferendum tersebut.

Ditegaskan Effendi, yang diperjuangkan KKB Papua hanya satu, yaitu ingin referendum atau merdeka. Karena itu, Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Justru bila pemerintah tidak menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah di Papua, Effendi khawatir peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia, yang sekarang menjadi negara Timor Leste, akan terulang kembali.

“Jadi itu saya kira kalau upaya pemerintah yang selama ini dilakukan pembangunan, saya kira biasa-biasa saja ya, saya jujur-jujur saja ya melihat ini,” jelas Effendi Simbolon.

Dikatakan, jika ingin membangun Papua yang berkarakter ciri infrastruktur, lalu yang dibangun hanya kompleks untuk PON, hal tersebut tidak membantu kemajuan Papua. Bangunannya tidak ada nilai modernnya sedikitpun, cenderung dibangun ke bangunan di era tahun 1960.

“Coba belajar lah dari negara-negara Amerika yang memanjakan Alaska, Hawaii, itu kan merupakan bentuk-bentuk yang mereka lakukan untuk tidak adanya benih-benih pemberontakan dari komunitas Alaska, Hawaii. Saya kira cara-cara seperti itu yang seharusnya dipakai,” ungkap Effendi Simbolon.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Moratorium Izin Pinjol Dapat Dukungan Netizen

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari netizen atau warganet.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
47 Negara Akan Gagal Capai Tingkat Kelaparan Rendah

47 Negara Akan Gagal Capai Tingkat Kelaparan Rendah

DUNIA | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings