Logo BeritaSatu

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Selasa, 21 September 2021 | 19:26 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VIII DPR Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bantuan sosial atau bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Matindas mendorong pemetaan permasalahan bansos untuk meminimalisir ketidakefektifan selama ini.

Menurut Matindas, koordinasi yang dibangun ke pemerintah daerah sepatutnya lebih diintensifkan. Demikian halnya dengan data yang dikirimkan daerah untuk dipakai pusat, harus selalu dikoordinasikan bersama kepala daerah hingga perangkat terbawah.

“Karena daerah yang paling memahami masyarakatnya. Dalam proses mengakurasi data pun harus benar benar sesuai dengan kondisi data di lapangan,” kata Matindas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Matindas mengatakan pemerintah pusat juga perlu melihat kemampuan anggaran daerah untuk menunjang kemampuan pemutakhiran data. Hal lain yang disarakan, yaitu pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemsos) perlu mempertimbangkan munculnya kelompok rentan baru yang terdampak secara ekonomi dan sebelumnya tidak termasuk dalam basis data penerima bansos.

“Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemutakhiran data sasaran penerima bansos yang dilakukan dengan cepat dan tepat di tengah pandemi,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Anggaran Kemsos
Matindas mengatakan anggaran Kemsos pada 2022 sebesar Rp 78,25 triliun, sudah sejalan dengan substansi yang dibebankan. Hal ini juga sebagai wujud dari panggilan kehadiran negara kepada masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

“Anggaran tersebut merupakan langkah responsif, menunjukkan fokus dan prioritas pemerintah terhadap masyarakat melalui kehadiran Kemensos,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini.

Terkait alokasi anggaran Kemsos dan implementasi program selanjutnya, Matindas mengingatkan Kemsos memainkan fungsi koordinasi dalam memastikan akurasi data supaya benar-benar sudah mempunyai pola evaluasi terhadap karateristik data yang diterima dari daerah.

“Koordinasi yang dibangun bukan hanya untuk menerima data dari daerah tanpa mengindentifikasi tingkat kelayakan masyarakat yang menjadi penerima bantuan,” kata Matindas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

NEWS | 1 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings