Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Sabtu, 18 September 2021 | 22:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara pidana. Lili diketahui sebelumnya divonis melanggar kode etik karena menyalahgunakan pengaruhnya dan berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial terkait perkara jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang ditangani KPK.

Penolakan untuk melaporkan Lili secara pidana itu disampaikan Dewas KPK dalam surat balasan kepada mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, serta dua penyidik nonaktif KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata. Surat tertanggal 16 September 2021 tersebut ditandatangani anggota Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji.

Dalam suratnya, Dewas KPK menyatakan, permasalahan pelaporan itu tidak berhubungan dengan tugas Dewas KPK seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Bahwa permasalahan yang Saudara sampaikan tidak terkait dengan tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," bunyi surat itu dikutip pada Sabtu (18/9/2021).

Dewas KPK menyatakan perbuatan pidana yang diduga dilakukan Lili merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Dengan demikian, siapapun dapat melaporkan perbuatan itu ke penegak hukum, dan tidak harus Dewan Pengawas KPK yang melaporkannya.

Dewas KPK menyebut pihaknya bukanlah aparatur sipil negara (ASN). Atas dasar itu, Dewas tidak punya kewajiban melaporkan adanya perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP.

Selain itu, Dewas KPK beranggapan permintaan pegawai untuk melaporkan berdasarkan prinsip fairness tidak tepat.

Sebab pelaporan ke aparat hukum yang dilakukan Dewas berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengingat Dewas melalui majelis etik telah memeriksa dan memutus dugaan perkara tersebut.

“Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mewajibkan Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkannya,” seperti dikutip dari surat itu.

Sebelumnya, pegawai nonaktif KPK meminta Dewan Pengawas KPK melaporkan Lili Pintauli Siregar secara pidana pada Rabu (1/9/2021). Hal ini lantaran pelanggaran yang dilakukan Lili dinilai sudah masuk pelanggaran pidana.

"Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke penegak hukum," kata perwakilan pegawai, Novel Baswedan, Kamis (2/9/2021).

Novel mengatakan laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewas yang menyatakan Lili terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Perdewas 2 tahun 2020.

Atas putusan itu, Novel Baswedan mengatakan, secara tidak langsung Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili Pintauli telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 UU KPK.

"Pelanggaran terhadap Pasal 36 UU 20 Tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," kata Novel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Diminta Fee Rp 10 M, Rita Widyasari Anggap Eks Penyidik KPK seperti Malaikat

Rita Widyasari menganggap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju seperti malaikat yang membantunya mengurus perkara, meski diminta fee Rp 10 miliar.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Mekeng Tolak Wacana Pembubaran Densus 88

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 lahir atas amanat UU Pemberantasan Terorisme.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Kapolri Minta Anggota Langgar Aturan Ditindak Tegas

Kapolri menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda di Indonesia, merespon terjadinya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum anggota.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Anggota FPI Tidak Ajukan Nota Keberatan

Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan, dua anggota Polri yang didakwa membunuh empat anggota Laskar FPI tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Inovasi Stiker Hologram Pajak Kendaraan Kemendagri Diapresiasi

Inovasi digitalisasi pajak kendaraan dalam bentuk stiker hologram yang diluncurkan Kemendagri bersama Korlantas Polri dan Jasa Raharja diapresiasi.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Sandiaga Memberdayakan Masyarakat Lewat Konservasi Penyu

Konservasi penyu selain menjadi daya tarik wisata juga menciptakan lapangan kerja di mana masyarakat bisa diberdayakan.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Pemerintah Minta PTM Anak SD Dilaksanakan dengan Hati-hati

Pemerintah secara terbuka meminta agar sekolah tatap muka, khususnya untuk anak usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan hati-hati.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Oknum Polisi Didakwa Menganiaya dan Membunuh Anggota FPI di KM 50 Tol Japek

Jaksa penuntut umum mendakwa dua anggota polisi, Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan telah menganiaya dan membunuh 4 anggota FPI di KM 50 Tol Japek.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Minta Tak Seret Namanya, Azis Syamsuddin Panggil Rita Widyasari dengan Sebutan Bunda

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memanggil Rita Widyasari dengan bunda saat meminta mantan Bupati Kukar itu tak menyeret namanya jika diperiksa KPK.

NASIONAL | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

MEGAPOLITAN | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings