Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Jokowi Diminta Tidak Intervensi Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jumat, 17 September 2021 | 21:17 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mencampuri keputusan yang diambil oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Kami dari Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak mencampuri keputusan Pimpinan KPK, ” ujar Lukman kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Lanjut Lukman, Presiden Jokowi harus menghormati ribuan pegawai KPK telah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) namun jika ada yang dinyatakan tidak lolos itu hal yang biasa.

“Ribuan loh yang ikut TWK, tapi ada yang tidak lolos, masa di desak Presiden untuk mengakomodir mereka - mereka yang tidak lolosm ini gak benar dong,” ucapnya.

Lukman juga mempertanyakan ada apa Novel cs ngotot agar kembali dipekerjakan di KPK, padahal sudah jelas tidak lolos.

“Ini jangan - jangan nih, ada sesuatu atau Kasus yang di sembunyikan oleh Novel cs sehingga jika mereka keluar dari KPK akan terbungkar, ” kata dia

Soal keputusan pemecatan 51 pegawai, menurut Lukman sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). lantas masa dengan desakan oknum oknum tertentu lantas mau mengabaikan Keputusan MK.

Selain UU KPK, sambungnya, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara,” tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya telah membahas nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 24 pegawai KPK akan mengikuti tes ulang atau pembinaan, sedangkan 51 pegawai lainnya tidak bisa mengikuti pembinaan.

“Hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN,” ujar Alex beberapa waktu silam.

Hasil ini setelah Pimpinan KPK melakukan rapat bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dilakukan secara tertutup. Menurut Alex, 51 pegawai tidak lagi bisa bergabung dengan KPK.

“Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” tegas Alex.

Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan pihaknya telah mendengar hasil penilaian dari pihak asesor terkait nasib 75 pegawai. Dia menegaskan, hasil jawaban tes wawasan kebangsaan 51 pegawai itu tidak bisa diperbaiki.

"Kami harus hormati kerja dari asesor,” pungkas Alex.

Sebelumnya, KPK menyatakan 57 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK alih status menjadi ASN diberhentikan per 30 September 2021. Enam orang pegawai di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara.

Adapun Jokowi sudah buka suara menyikapi polemik di internal lembaga antirasuah.

“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/9/2021) yang lalu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: 86% Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, perguruan tinggi menjadi terdakwa dalam persoalan korupsi. Dikatakan, 86% koruptor di Indonesia lulusan perguruan tinggi

NASIONAL | 20 Oktober 2021

100 Tokoh Agama di Rembang Ikuti Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebanyak 100 tokoh agama di Rembang mengikuti pemberdayaan ekonomi umat yang diselenggarakan Kementerian Agama.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Ditahan KPK, Bupati Kuansing Irit Bicara

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra irit bicara saat akan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin perkebunan sawit.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengurus dan Kader Jaringan Bela Negara Tandatangani Fakta Integritas

Puluhan calon pengurus dan kader Jaringan Bela Negara (JBN) menandatangani fakta integritas, Rabu (20/10/2021) malam.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Bantu Korban Gempa Bali Timur, Wayan Sudirta Gelontorkan 5,7 Ton Beras

Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Sudirta membagikan secara langsung sejumlah bantuan untuk para korban gempa bumi di Karangasem dan Bangli, Bali.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menekankan pentingnya aktivitas pengurangan risiko bencana.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka pintu lebar kepada para peserta masukan festival mural untuk memberikan masukan atau kritikan kepada Polri.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengamat: Perlu Petinggi TNI Jago Diplomasi dan Kompetensinya Diakui Dunia

Catatan terkait dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah membutuhkan petinggi TNI yang jago berdiplomasi dan kompetensinya diakui dunia.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Sutan Berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 Bisa Bangkitkan Perekonomian Daerah

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 bisa membangkitkan perekonomian daerah.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Pinjol Ilegal


# Molnupiravir


# Liga Champions



TERKINI
Krisis Energi Memukul Pemulihan Ekonomi Global

Krisis Energi Memukul Pemulihan Ekonomi Global

DUNIA | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings