Logo BeritaSatu

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Kamis, 16 September 2021 | 22:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia. Hal ini tercermin dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 34/2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterbitkan Menkumham Yasonna H Laoly pada Rabu (15/09/2021).

Dengan diterbitkannya peraturan keimigrasian tersebut, maka pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 27/2021 dinyatakan tidak berlaku.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengatakan, Permenkumham 34/2021 memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku.

“Sebelumnya, pada Permenkumham 27/2021 dinyatakan bahwa Orang Asing pemegang visa tidak dapat memasuki wilayah Indonesia, terkecuali visa dinas dan visa diplomatik. Sementara itu, Permenkumham 34/2021 membuka kembali akses masuk ke Indonesia bagi orang asing pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang masih berlaku," kata Angga, sapaan Arya Pradhana Anggakara seperti dikutip dari laman Ditjen Imigrasi Kemkumham, Kamis (16/9/2021) malam.

Selain pemegang visa kunjungan dan visa terbatas yang masih berlaku, subjek lainnya yang kini diberikan izin memasuki wilayah Indonesia meliputi orang asing pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya, serta Pelintas Batas Tradisional. Meski demikian, Angga menyatakan, orang asing dengan kriteria tersebut hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pintu tertentu dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

“Subjek-subjek tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu, setelah memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan," kata Angga.

Pelayanan visa offshore yang sebelumnya ditangguhkan sementara kini dibuka kembali. Permohonan persetujuan visa offshore dapat diajukan berdasarkan jenis kegiatan orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan persetujuan visa dilakukan secara daring melalui website visa-online.imigrasi.go.id. Khusus untuk pengajuan visa kerja dilakukan melalui website tka-online.kemnaker.go.id.

“Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa persyaratan tambahan untuk permohonan visa yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tambahan tersebut antara lain kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan di Indonesia serta bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan. Apabila WNA tidak memiliki asuransi kesehatan maka harus membuat surat pernyataan bersedia menanggung biaya pengobatan secara mandiri jika ia terpapar Covid-19 selama berada di Indonesia," paparnya.

Selain mengatur perubahan kebijakan izin masuk dan pelayanan visa, melalui Permenkumham 34/2021 pemerintah dapat melarang dan menolak masuk orang asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi. Pelarangan masuk didasarkan pada informasi dari kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan Covid-19.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penabur Apprentice Bekali Peserta Didik untuk Siap Berwirausaha

Penabur Apprentice mengajarkan peserta didik untuk mengenal serta mempelajari wirausaha langsung dari pebisnis profesional.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Mantan Mensesneg Sudi Silalahi Meninggal Dunia di RSPAD

Sudi Silalahi meninggal dunia pada hari, Senin (25/10/2021) malam pukul 23.50 di RSPAD karena sakit.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Keterangan Azis Syamsuddin Berbeda dengan Saksi Lain, Hakim Curiga Ada yang Berbohong

Keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berbeda dengan saksi lainnya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencurigai ada yang berbohong.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Penganiaya Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum

Haris Azhar meminta penganiaya anjing di Aceh Singkil, Aceh diproses hukum. Apapun alasannya, penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Anggota Polres Lombok Timur Tewas Ditembak Oknum Polisi

Briptu Khairul Tamimi alias Momon, anggota Polres Lombok Timur, Senin (25/10/2021), ditemukan tewas di rumahnya akibat ditembak rekan seprofesinya

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Pacu Ekspansi Bisnis

Peluang ekspansi bisnis tidak hanya terbuka untuk Kota Bandung dan Jakarta saja, tetapi juga kawasan di sekitar stasiun pemberhentian, terutama di Karawang.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kompolnas: Praktik Militeristik Tak Layak Diterapkan di Polri

Kompolnas menyayangkan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pukul Anggota, Kapolres Nunukan Dinonaktifkan

Polda Kaltara akan menerbitkan SKEP Penonaktifan Kapolres Nunukan setelah beredar video pemukulan kepada anggota polisi yang diduga dilakukan Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ratusan Rumah Warga di Mamuju Terendam Banjir

Menurut warga setempat, bencana banjir tersebut sudah menjadi langganan ketika musim hujan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Fahri Hamzah


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
November, Filipina Akan Uji Coba Kombinasi Vaksin Covid-19

November, Filipina Akan Uji Coba Kombinasi Vaksin Covid-19

DUNIA | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings