Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Alex Noerdin dan Muddai Madang Ditahan di Rutan Salemba

Kamis, 16 September 2021 | 20:29 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menahan tersangka Alex Noerdin dan Muddai Madang, terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap dua orang tersangka dilakukan penahan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/9/2021).

Dikatakan Leonard, tersangka Muddai Madang dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-21/F.2/Fd.2/09/2021, tanggal 16 September 2021, selama 20 hari terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung.

"Terhadap tersangka AN dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-22/F.2/Fd.2/09/2021, tanggal 16 September 2021, selama 20 hari terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung," ungkapnya.

Sebelumnya, Leonard menyampaikan, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan Alex Noerdin dan Muddai Madang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Penetapan tersangka Muddai Madang selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa, merangkap Komisaris Utama dan Direktur PT PDPDE Gas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-31/F.2/Fd.2/09/2021, tanggal 16 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 27/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 16 September 2021.

Sementara, penetapan tersangka terhadap Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 dan periode 2013-2018, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-32/F.2/Fd.2/09/2021, tanggal 16 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 28/F.2/Fd.2/09/2021, tanggal 16 September 2021.

Leonard mengungkapkan, perkara ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas kemudian ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu.

Namun dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta. "PT DKLN membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN," jelas Leonard.

Leonard menambahkan, akibat dari dugaan penyimpangan itu, negara mengalami kerugian yang menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar US$ 30.194.452.79, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian sebesar US$ 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, Wanita Emas Bicarakan Sosialisasi Ekonomi Digital

Hasnaeni "Wanita Emas" membicarakan sejumlah hal dalam rangka sejumlah rencana ke depan dengan Pemprov Kalbar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Dukung Budidaya Kakao Papua

Kabupaten Jayapura, Papua merupakan daerah pertama yang berhasil menerapkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Strategi Jangka Benah, Solusi Penataan Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengenai adanya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

PGI: Energi Pemuda Sangat Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

Indonesia sebagai rumah milik seluruh rakyat Indonesia harus dirawat bersama segenap lapisan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Dugaan Suap Penanganan Perkara

KPK menegaskan bantahan yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tak mempengaruhi dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Perpusnas Raih Predikat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menghadirkan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara suap pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
Kuartal III 2021, Ultra Voucher Mulai Bukukan Laba

Kuartal III 2021, Ultra Voucher Mulai Bukukan Laba

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings