Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua KPK: Pembinaan SDM Transparan Hindarkan Jual Beli Jabatan

Kamis, 16 September 2021 | 17:09 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan praktik jual beli jabatan dapat dihindarkan jika pembinaan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah (pemda) dilaksanakan secara akutanbel dan transparan.

"Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan pembinaan SDM dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya," kata Firli dalam webinar "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (16/9/2021).

Terkait solusi mengatasi praktik jual beli jabatan, Firli mengatakan KPK dalam pencegahan korupsi telah mendorong diimplementasikannya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

"KPK di dalam pencegahan korupsi mengembangkan yang kita kenal dengan 'Monitoring Center for Prevention' (MCP), setidaknya program ini adalah tata cara untuk mengatasi sering rentan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Khusus terkait dengan jual beli jabatan setidaknya ada dua program yang dikembangkan oleh KPK, yang pertama adalah manajemen ASN," ucap Firli.

Ia mengatakan jika manajemen ASN dipedomani, praktik jual beli jabatan juga tidak akan terjadi.

"Bilamana manajemen ASN kita letakkan pada posisi yang tepat dan kita pedomani serta kita jadikan sebagai tata cara disiplin pengelolaan ASN maka tentu lah jual beli jabatan tidak akan terjadi karena pada prinsipnya tentu juga dalam rangka manajemen ASN kita diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Selain manajemen ASN, kata dia, cara lain untuk mengatasi praktik jual beli jabatan adalah melalui pengawasan yang ketat.

"Lakukan pengawasan secara ketat tidak hanya oleh pengawas internal, tetapi juga melibatkan pengawas eksternal dan yang paling penting lagi pengawasan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengesahan kebijakan, implementasi kegiatan maupun dalam rangka pengawasan akhir kebijakan dilaksanakan sehingga menutup ruang untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firli juga menyinggung terkait kasus jual beli jabatan yang belum lama ini diumumkan KPK di mana terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus tersebut termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin yang juga suami Puput.

"Saya sampaikan setelah tertangkapnya tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Probolinggo betul-betul membuat kita semua prihatin karena tindak pidana jual beli jabatan tidak hanya berlaku kepada pejabat sementara kepala desa tetapi merambah mulai dari eselon IV, eselon III, eselon II, honorer, pejabat sementara, semuanya terlibat ini yang menjadi keprihatinan kita semua," ucap Firli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Moratorium Izin Pinjol Dapat Dukungan Netizen

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari netizen atau warganet.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
Jaga Kualitas Jalur Pantai Selatan, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 3,6 T

Jaga Kualitas Jalur Pantai Selatan, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 3,6 T

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings