Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KLHK Perintahkan Penambangan Emas Tanpa Izin di Sulut Dihentikan

Kamis, 16 September 2021 | 16:11 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memerintahkan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) menghentikan segala aktivitas penambangan emas di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi mineral logam emas dmp dan penunjangnya atas nama PT BDL itu sudah berakhir sejak 10 Maret 2019 lalu.

Keputusan meminta penghentian segala aktivitas dituangkan melalui surat bernomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya. Disana diterangkan bahwa masa berlaku telah berakhir sejak tanggal 10 Maret 2019 dan menginstruksikan agar semua kegiatan di lapangan diberhentikan.

“Kemen LHK menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL,” tulis surat tersebut.

“Dengan demikian menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL. Dan meminta agar PT. BDL menghentikan kegiatan di lapangan," jelasnya pada poin 7 huruf a dan b.

Sementara itu Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan surat tersebut. Kepada Media secara daring pada Kamis (16/9/2021) ia menegaskan dan meminta PT. BDL untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan karena ada aturan pidana apabila PT. BDL tetap melakukan aktivitasnya dalam penambangan emasnya tersebut.

"Pada prinsipnya benar kami mengeluarkan surat pada tanggal 16 Juli ini memerintahkan pada PT. BDL untuk menyetop kegiatannya dulu di lapangan karena menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di sana," kata Ruandha.

"Ini akan berimplikasi hukum apabila mereka tetap melakukan kegiatan di lapangan tentunya dan seperti yang saya sampaikan dalam surat itu tentunya ini harus dipatuhi oleh PT. BDL untuk segera menghentikan kegiatan-kegiatannya di lapangan," lanjutnya.

Namun, dari pengaduan dan protes yang dilakukan oleh warga, didapati bahwa masih dilakukan aktivitas penambangan pada area itu. Untuk itu, ia sudah sampaikan hal tersebut kepada Dirjen Penegakan Hukum untuk bisa mengecek di lapangan memastikan kebenaran laporan dari masyarakat itu.

Menurut Ruandha, pada prinsipnya pihak KLHK dari sisi regulasi peraturan menyiapkan regulasi-regulasi turunan dari undang-undang Cipta Kerja. "UU Cipta Kerja sendiri itu kan disusun untuk mempercepat investasi tetapi tidak melupakan dari sisi lingkungannya," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menegakkan aturan tersebut karena menurutnya sebagai warga negara yang baik tentunya taat hukum dan taat asas sehingga betul-betul apa yang disusun oleh pemerintah tersebut ditegakkan.

"Apabila ini semuanya bisa dilakukan oleh semua pemegang izin yang sah, akan meningkatkan iklim investasi Indonesia dan pada akhirnya ini akan juga meningkatkan rating investment Indonesia sehingga akan menjadikan Indonesia ini baik untuk investasi di depannya," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jelang Sumpah Pemuda, PDIP Ajak Mahasiswa Perbanyak Kegiatan Riset dan Inovasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara kunci dalam webinar dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-93 yang digelar Universitas Pattimura.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sumpah Pemuda Momentum Gelorakan Semangat Kebinekaan

Bagi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk menggelorakan kembali semangat kebhinekaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

CGBIO Bantu Perawatan Pasien Luka Bakar di Indonesia

Kerja sama CGBIO dan Daewoong dirancang untuk membantu pasien luka bakar yang belum menerima perawatan luka bakar secara layak karena alasan ekonomi.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Pencegahan Terorisme Sama Pentingnya dengan Penindakan

Radikalisme dan terorisme masih menjadi masalah yang mengancam persatuan serta kesatuan bangsa.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Polisi Sudah Periksa 5 Orang Terkait Kecelakaan Bus Transjakarta

Polda Metro sudah periksa lima orang saksi terkait tabrakan bus transjakarta.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Program Cetak Sawah Libatkan TNI AD Gagal, Ini Pandangan Pengamat

Pada dasarnya prajurit TNI AD disiapkan untuk berperang dan masuk militer bukan karena ingin bertani.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

KPK Patahkan Klaim Azis Syamsuddin Pinjami Uang Stepanus Robin untuk Pengobatan Covid-19

KPK menilai pinjaman uang untuk pengobatan keluarga Stepanus Robin Pattuju hanya upaya Azis Syamsuddin untuk berkelit.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, Wanita Emas Bicarakan Sosialisasi Ekonomi Digital

Hasnaeni "Wanita Emas" membicarakan sejumlah hal dalam rangka sejumlah rencana ke depan dengan Pemprov Kalbar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Dukung Budidaya Kakao Papua

Kabupaten Jayapura, Papua merupakan daerah pertama yang berhasil menerapkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
IPO 8,3 Miliar Saham, Widodo Makmur Perkasa Incar Dana Segar 1,8 Triliun

IPO 8,3 Miliar Saham, Widodo Makmur Perkasa Incar Dana Segar 1,8 Triliun

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings