Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Putusan MA dan MK Tepis Tudingan TWK Maladministrasi dan Langgar HAM

Jumat, 10 September 2021 | 22:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak gugatan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2021 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2020 terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Ghufron menilai, putusan MA dan MK telah menepis tudingan Ombudsman dan Komnas HAM yang sebelumnya menyebut TWK pegawai KPK maladministrasi dan melanggar HAM.

"Perkom Nomor 1 /2021 tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah, hal ini menepis tuduhan bahwa Perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara maladministrasi termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (10/9/2021).

Diketahui, MA memutuskan menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan pegawai nonaktif KPK, Yudi Purnomo dan Farid Andhika terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang salah satunya memuat soal TWK. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, secara substansial desain alih status pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan itu, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

MA berpendapat aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK. Sarana berupa TWK itu, kata MA, merupakan persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

Sebelumnya, MK juga telah menolak permohonan judicial review Pasal 69B dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan KPK Watch. MK memutuskan alih status pegawai KPK melalui TWK konstitusional. MK menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Ghufron menyatakan, putusan MA dan MK yang menyebut TWK pegawai KPK legal dan konstitusional telah menegakan supremasi hukum. Ditekankan, kewenangan MA dan MK untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan sepatutnya tidak dibersamai atau bahkan ditandingi dengan lembaga lain.

"Tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan peraturan perundang-undangan," katanya.

Meski demikian, Ghufron mengatakan, pihaknya menghargai segenap pihak dan pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memohon pengujian tafsir terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Perkom 1/2021. Dikatakan, lawan dalam upaya hukum merupakan sahabat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Ghufron berharap putusan MA dan MK tersebut dapat mengakhiri polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dengan putusan MK dan MA yang final and binding ini, kami harapkan sebagai akhir dari perdebatan TWK KPK dan mengajak semua pihak secara dewasa menerima putusan ini," katanya.

Berdasarkan putusan MK dan MA tersebut, KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK berdasarkan Perkom 1/2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya baik di internal KPK maupun tentang manajemen ASN. Seiring dengan itu, KPK berharap masyarakat terus mengawasi kerja-kerja KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi.

"Masyarakat kami harapkan untuk terus berpartisipasi mengawal dan bersama-sama memberantas korupsi karena pemberantasan korupsi untuk kemajuan bangsa dan negara adalah tanggung jawab bersama," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anies Baswedan: Jadi Politisi, Harus Punya Kapasitas Intelektual

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kaum muda yang ingin menjadi politisi atau terlibat dalam dunia politik harus memiliki kapasitas intelektual.

NASIONAL | 28 Oktober 2021

Firli Bahuri: Pemuda Motor Percepatan Pengentasan Korupsi di NKRI

Ketua KPK Firli Bahuri berharap makna Hari Sumpah Pemuda memberikan teladan baik serta nilai-nilai hidup bagi bangsa.

NASIONAL | 28 Oktober 2021

Waspada, 27 Wilayah di Indonesia Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

BMKG memberikan peringatan dini agar waspada terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di 27 wilayah di Tanah Air, Kamis (28/10/2021).

NASIONAL | 28 Oktober 2021

Kemenpora Jajaki Kerja Sama Pemuda dan Olahraga dengan UI

Menpora Zainudin Amali menerima audensi dengan Rektor UI, Ari Kuncoro di Kemenpora, Rabu (27/10/2021).

NASIONAL | 27 Oktober 2021


Pemuda Pancasila P2W Indonesia Timur Apresiasi Menpora Amali atas Sukses PON XX Papua

Pemuda Pancasila memberikan apresiasi atas kesuksesan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jumat, Partai Perindo Kembali Gelar Webinar Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Webinar kali ini membahas sejumlah topik keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan umat manusia.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Uji materi UU 23/20219 di MK telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR RI.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

BPIP: Katolik untuk Indonesia Sudah Dirintis dari Masa Lalu

Katolik untuk Indonesia bukan untuk kekinian saja tetapi sudah dirintis di masa lalu

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Romo Magnis: Kehadiran Umat Katolik Harus Mampu Dirasakan oleh Masyarakat

Kehadiran umat Katolik harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dorongan kepada hal yang baik, adil, dan membangun kehidupan bersama

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Elon Musk


# Putri Mako


# Kapolres Nunukan



TERKINI
Fajar/Rian Melenggang ke Perempat Final Prancis Terbuka

Fajar/Rian Melenggang ke Perempat Final Prancis Terbuka

OLAHRAGA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings